Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA-Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gowa Roby Harun ikut buka suara terkait polemik rapat badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kepada Tribungowa.com, Jumat (1/12/2017), Roby mengaku jika alasannya tak hadir selain karena tidak melalui rapat badan musyawarah (Bamus), juga karena banyak hasil reses teman-teman yang menjadi aspirasi rakyat tidak terpenuhi.
"Anggota DPRD juga punya beban moral setelah melakukan reses mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan keinginan mereka itu sama sekali tidak pernah di respon oleh pemerintah," ujarnya.
"Kita juga sudah berapa kali sampaikan ke ketua DPRD untuk dibicarakan dulu di Badan Musyawarah (Bamus). Tapi dari dulu sampai sekarang, ketua DPRD selalu menggampangkan sesuatu dan beginilah jadinya. Dia punya andil dalam permasalahan ini," katanya lagi.
Bahkan anggota Komisi III DPRD Gowa ini mengusulkan agar Sekwan Yusuf Sampera lebih baik diganti.
Sebab mengingat kejadian sebelumnya ketika (Badan anggaran) sudah memutuskan bersama kegiatan dan anggaran internal DPRD awal November kemarin, Sekwan tak kunjung memberikan dokumen rencana kegiatan sekretariat
"Sampai hari ini. Seakan ada yang ditutupi dan mencoba bermain-main dengan anggota dewan. Kalau perlu Sekwan diganti saja, demi kelancaran kinerja DPRD Gowa," tambahnya.
Selain itu, jika memang tahun 2018 APBD harus pakai Perkada (Peraturan Kepala Daerah) maka silahkan saja.
"Karena pola selama ini menurut pengalaman kami, DPRD hanya dijadikan eksekutif sebagai tukang ketok palu saja,".
APBD didorong beberapa hari sebelum harus diketok, tidak ada waktu bagi anggota dewan untuk melaksanakan fungsinya dalam hal "budgeting" (penganggaran).
"Kita lihat saja, apakah Pemerintah Gowa betul akan menggunakan perkada atau tidak dan tentu ini akan menjadi sejarah baru di Kabupaten Gowa dan Sulawesi Selatan," jelasnya lagi.