Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Kerja bersama gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).
Salah satu peserta rapat adalah Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo.
Jokowi memimpin langsung rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan terutama meminta gagasan dari para kepala daerah untuk persoalan yang dihadapi saat ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Selataan diberikan kesempatan istimewa oleh presiden untuk menjadi pembicara pertama.
Gubernur berjargon 'Komandan' itu memberikan gagasan agar sektor kelautan menjadi fokus utama pemerintah.
"Pendapatan masyarakat dari laut harus lebih dari tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Pendapatan dari laut tidak boleh dibawah 30 persen mestinya," kata Syahrul YL, via rilis ke tribun-timur.com, Selasa (24/10).
Syahrul yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) itu menyampaikan tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi kekuatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
Tujuannya, agar kegalauan dan ketakutan berlebihan dengan masalah berkait APBD dan APBN tidak terjadi. Serta pejabat daerah dapat terhindar dari penyelewengan.
"APIP harus bekerja lebih maksimal lagi dan ini mendapat tanggapan positif dari Presiden Jokowi dan seluruh peserta rapat," katanya.
Presiden Jokowi kemudian menyambut gagasan tersebut dan membahas lebih jauh serta memberikan arahan agar electronic planning (perencanaan berbasis sistem eletronik) penting untuk diterapkan, termasuk eletronik budgeting.
"Semua ikut bicara tentang hal tersebut dan rapat mengarah ke sana," Syahrul menambahkan.
APIP ini akan dikomandoi oleh inspektorat daerah masing-masing yang digaji oleh pemerintah pusat.
"Tidak boleh ada aparat hukum lain masuk, sebelum APIP itu bekerja, ini sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada," terang SYL.(*)