Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Upaya pembubaran paksa aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dilakukan ratusan aparat kepolisian dari Satuan Sabhara Polrestabes Makassar dan satuan Brimob Polda Sulsel di Jl AP Pettarani, Kamis (13/11/2014) berujung bentrokan. Bahkan wartawan menjadi sasaran amukan Polisi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perhimpunan bantuan hukum dan HAM indonesia (PBHI) Sulsel, Wahidin Kamase mengatakan sangat mengutuk keras tindakan refresif aparat kepolisian dalam kejadian ini. Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian itu sudah tidak sesuai tupoksinya.
Menurutnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Fery Abraham dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Setiadji harus dicopot dari jabatannya. "Kapolda dan Kapolrestabes harus mempertanggunjawabkan tindakan arogansi anggotanya. Keduanya harus dicopot dari jabatannya karena tidak mampu memimpin anggotanya dengan baik," katanya.
Padahal menurut Wahidin, wartawan hanya menjalankan tugas negara untuk mengejar informasi, justru Brimob melakukan pelarangan peliputan bahkan mengalami pemukulan. "Kapolri maupun kapolda harus bertanggungjawab terhadap kejadian ini. Kami meminta komnas HAM turun melakukan pengusutan kasus ini ," ucap Wahidin.