PT Vale Gerak Cepat hingga Minta Maaf Atas Kebocoran Pipa Minyak di Towuti Lutim

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia Tbk di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan diduga mencemari areal sekitar, Sabtu (23/8/2025).

Dari video amatir yang beredar, tumpahan cairan berwarna hitam pekat jatuh ke sungai.

“Pipa minyak PT Vale mengalami kebocoran sehingga luapan minyak mentah melebar ke sawah-sawah dan irigasi dan sungai, ini bisa dipastikan sampai ke Danau Towuti,” kata Ketua Pospera Towuti, Ulla.

Ulla juga memperlihatkan proses penanganan luberan minyak mentah berwarnah hitam pekat mirip oli kotor masuk ke dalam sungai.

“Sangat disayangkan sekelas Vale hanya menggunakan alkom-alkom seperti ini dalam penanganannya,” keluhnya.

Kata Ulla, perlu ada penanganan luar biasa mengingat volume minyak yang tumpah banyak namun alkom yang digunakan ada yang macet.

“Kalau seperti ini saya rasa tidak maksimal,” akunya.

Head of Coorporate Communication PT Vale Indonesia, Vanda Kusumaningrum menyebut, insiden tersebut terjadi, Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 07.30 WITA pagi.

Setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan tim Emergency Respon Group (ERG).

Tim diturunkan demi mengatasi sumber kebocoran ditangani.

Termasuk melakukan upaya mitigasi dampak terhadap masyarakat, sosial, dan lingkungan.

"Sejak pertama kali menerima informasi, PT Vale segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan tim Emergency Respon Group (ERG) kami langsung berada di lokasi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan," bebernya.

Kata Vanda, pemasangan oil boom dan oil trap dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

"Perusahaan juga melakukan koordinasi intensif baik di dalam PT Vale dan antar seluruh stakeholder serta lebih lanjut," akunya.

Perusahaan yang bergerak di penambangan nikel sejak tahun 1968 ini juga telah mamastikan pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh.

Vanka tak menampik, insiden ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar.

Pihak PT Vale Indonesia Tbk pun memprioritaskan keselamatan masyarakat, pekerja, dan lingkungan.

"Sebagai perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan instansi pemerintah terkait, menjaga transparansi informasi, dan memastikan seluruh langkah penanganan sesuai dengan tata kelola tanggap darurat yang ada," beber Vanka.

Mewakili perusahaan, Vanka menyampaikan permohonan maaf atas insiden kebocoran pipa yang telah terjadi.

Perusahaan, kata dia, akan bertanggung jawab melindungi lingkungan dan mendukung keselamatan komunitas di sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia Tbk.

"PT Vale berkomitmen untuk menjalankan setiap kegiatan operasional secara patuh, bertanggung jawab, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa terbuka terhadap dialog konstruktif dan klarifikasi dari seluruh pemangku kepentingan," tandasnya.

Walhi Minta KLHK Ivestigasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menyoroti kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia Tbk di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (23/8/2025).

Koordinator Divisi Hukum dan Politik Hijau Walhi Sulsel, Arfiandi, menyebut insiden tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pertanian dan kehidupan warga.

“Kebocoran ini menyebabkan minyak mengalir melalui saluran irigasi hingga masuk ke areal persawahan warga Desa Assuli. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen, pencemaran tanah dan air irigasi, serta gangguan terhadap ekosistem pertanian lokal,” kata Arfiandi dalam kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (23/8/2025).

Walhi menilai insiden tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Pasal 69 ayat (1) huruf e dan f dengan jelas melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika kebocoran ini terbukti akibat kelalaian, maka ada potensi pelanggaran administratif maupun pidana lingkungan,” ujarnya.

Arfiandi menambahkan, Pasal 99 UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

"Mulai dari hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah, tergantung tingkat dampak yang ditimbulkan," akunya.

Kata Arfandi, pihaknya menilai langkah tanggap darurat yang dilakukan PT Vale belum sepenuhnya efektif.

Meski perusahaan menyebut telah memasang oil boom dan menurunkan tim darurat.

Kendati demikian, minyak tetap terpantau masuk ke areal persawahan.

“Standar pencegahan semestinya lebih ketat sesuai prinsip ISO 14001 dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Fakta di lapangan, tumpahan tetap meluber, sehingga pencegahan awal bisa disebut tidak optimal,” tegasnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana