Ketua Dewan Pers: Adil Sejahtera Itu Kas Negara Penuh dan Rakyat Tak Dipungut Pajak

Sebelum kritik soal pajak dan pengelolaan kas negara dilontarkan, Prof Komaruddin menyebutkan, dia dan sejumlah rekannya tengah menyiapkan riset komprehensif soal kondisi terakhir Indonesia.

Dia menyinggung soal fenomena post truth dengan era artificial intelligence (AI) dan dampaknya bagi karakter bangsa dan bernegara.

Pajak dan Utang Negara

Dalam catatan Tribun, hingga tahun 2025 ini, Indonesia punya setidaknya 24 jenis pajak dan bea.

Sebanyak 9 pajak dipungut negara, 6 item dipungut pemerintah provinsi dan 9 oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sembilan jenis pajak dipungut negara tahunan, periodik, dan transaksional. Seperti PPn, PPh, cukai.

Pajak provinsi seperti kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga pajak rokok.

Di level kabupaten dan kota ada pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, parkir hingga pajak hiburan.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, 15 Agustus 2025 lalu, berjanji tak lagi menambah pajak bagi rakyat.

Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp662 triliun.

Otoritas keuangan negara, Kemenkeu, Juli 2025 kini mencatat pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2026 mencapai Rp599,4 triliun. 

Angka ini naik 8,6 persen dari outlook 2025 sebesar Rp552,1 triliun. 

Bunga utang dalam negeri Rp 538,7 triliun dan pembayaran utang luar negeri  Rp60,7 triliun.

Di sisi saldo anggaran lebih (SAL) pada APBN 2024 sebesar Rp457,5 triliun. 

Saldo atau uang simpanan negara terus turun. Tahun 2023 Rp459,5 triliun. 

Di tahun 2026, Pemerintah Prabowo-Gibran juga akan menambah utang baru Rp781,9 triliun. 

Pada 2021, di masa pandemi Covid-19, rasio utang tercatat sebesar 40,7 persen.

Tahun 2022, angkanya turun menjadi 39,7 persen, dan turun lagi 39,2 persen di tahun 2023. 

Namun pada 2024, rasio utang naik menjadi 39,8 persen. 

Sementara itu, realisasi rasio utang sampai dengan Juni 2025 tercatat 39,9 persen. (*)