Andi Sudirman: Stok Beras Sulsel Tertinggi Sepanjang Sejarah

TRIBUN-TIMUR.COM - Stok beras Sulsel cukup dikonsumsi enam bulan. 

Bahkan Sulsel siap hadapi force majeure.

Stok beras itu menjadi isu utama disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI di halaman Gubernuran, Makassar, Minggu (17/8/2025) siang.

Jumlah penduduk Sulsel 9.463,39 versi Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Anak usia 0 sampai 17 tahun 2.950.700 orang atau 31,2 persen. 

Sementara dewasa, 18 tahun lebih, jumlahnya 6.512.700 orang atau 68,8 persen.

Andi Sudirman mengaku sedang bekerja untuk mencapai tujuan negara dalam UUD 1945 alinea keempat.

Tujuannya, melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapainya, sejumlah tantangan harus dihadapi dan diselesaikan.

Bagi Andi Sudirman Sulaiman, jalan itu sedang ditempuh perlahan.

Satu cara lewat ketahanan pangan, khususnya produksi beras dalam negeri.

Andi Sudirman menyebut Sulsel berada di jalur sebagai penyangga pangan nasional.

Stok beras Sulsel saat ini mencapai 500 ribu ton, tertinggi sepanjang sejarah.

“Saat ini stok kita cukup untuk enam bulan. Kalau terjadi force majeure, misalnya tidak ada pertanian, maka itu cukup untuk enam bulan untuk Sulsel. Itu pertama, terpanjang yang bisa kita punya,” jelas Andi Sudirman.

Force majeure adalah istilah hukum yang berarti keadaan memaksa atau keadaan kahar. 

Suatu peristiwa luar biasa terjadi di luar kemampuan atau kendali para pihak dalam sebuah perjanjian, sehingga kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ia menilai sektor pertanian dan kelautan Sulsel sangat menunjang ketahanan pangan.

“Terkait harga beras. Dalam periode sebelum kemerdekaan, alhamdulillah petani sangat senang. Tentu ini juga menjadikan kita optimis, karena kita 70 sampai 80 persen adalah petani dan nelayan,” lanjutnya.

Memaknai kemerdekaan, Andi Sudirman menyiapkan berbagai solusi, termasuk transportasi antar pulau.

Kehadiran seaplane menjadi jawaban atas tantangan keterjangkauan wilayah kepulauan.

Seaplane adalah pesawat terbang ringan yang didesain untuk dapat lepas landas dan mendarat di permukaan air seperti laut, danau, atau sungai.

Seaplane unggul dari segi kecepatan dan efisiensi, terutama dalam kondisi darurat.

Dalam waktu dekat, Sulsel akan menambah layanan lewat pesawat Cessna Caravan.

Baca juga: Andi Sudirman: Sulsel Siap Hadapi Force Majeure dengan Stok Beras 500 Ribu Ton

Pemprov uji coba penerbangan pesawat amfibi (seaplane) dari Makassar ke Takalar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kawasan Pantai Losari pada Senin (11/8/2025).

Uji coba menggunakan pesawat Cessna 208 Caravan dengan kode registrasi PK-APO.

Program ini bekerja sama dengan dua maskapai perintis, Starwisata Air dan Fly Wijaya.

Selain pesawat Cessna 208 Caravan milik PT Star Wisata Air, program ini juga akan menggunakan pesawat ATR 72 yang dioperasikan Fly Wijaya.

“Ini Caravan insya allah sebentar lagi, kapasitasnya lebih besar. Kemudian nanti akan menjadi angkutan untuk pariwisata dan emergency case,” kata Andi Sudirman.

Pesawat jenis ini dikenal mampu beroperasi di landasan pendek dan kasar, serta cepat beradaptasi dengan kondisi alam.

Di darat, kemerdekaan transportasi umum juga diwujudkan lewat Trans Sulsel.

Trans Sulsel adalah pengganti Teman Bus.

Armada Trans Sulsel terdiri dari 27 bus: 14 unit untuk koridor 1 (13 aktif, 1 cadangan) dan 13 unit untuk koridor 2 (12 aktif, 1 cadangan).

Trans Sulsel merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulsel, Dinas Perhubungan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Kementerian Perhubungan.

Disubsidi Rp16 miliar untuk operasional awal.

“Trans Sulsel kita sudah launching sebagai rangkaian kemerdekaan juga, untuk dua koridor dengan sekitar 27 armada. Dan kita akan menambahkan beberapa koridor lagi,” ujar pria kelahiran Bone ini.

Trans Sulsel melayani dua rute, Mall Panakkukang–Pelabuhan Galesong dan Kampus Universitas Hasanuddin–Terminal Mandai.

Bus ini disubsidi gratis bagi masyarakat.

Dari transportasi, Andi Sudirman beralih ke sektor kesehatan.

Sebanyak 15.120 anak stunting mendapat insentif Rp1 juta per anak.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah lima tahun, akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.

“Kita juga melakukan pendampingan PMT, pendampingan gizi, dan ada Kesehatan Bergerak,” lanjutnya.

Ia juga mengirim dokter spesialis ke pulau-pulau.

Menurutnya, masyarakat pulau sangat membutuhkan pelayanan kesehatan memadai.

Jika sebelumnya hanya dilayani dokter umum, kini mereka bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis.

“Alhamdulillah, masyarakat di pulau sangat senang. Ada sampai 100 pasien per hari untuk penyakit dalam. Maka kita dorong program PKB, Pelayanan Kesehatan Bergerak,” tegas Andi Sudirman.

Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menyebut Sulsel sudah jauh lebih berkembang.

Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi jadi indikatornya.

“Jauh lebih progresif dibanding waktu saya pertama jadi pegawai tahun 1985. Jalan sudah bagus dan banyak infrastruktur berkembang baik. Pertumbuhan ekonomi membaik,” kata Jufri Rahman.

Momen kemerdekaan ini menjadi ruang untuk mensyukuri kemajuan, sekaligus merefleksi sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat.

Bagi Insentif ke 15.120 Anak Stunting 

Intervensi baru pengentasan stunting di Sulsel.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun.

Penyebabnya, kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan adanya 15.120 anak stunting mendapat bantuan insentif.

"Kita juga sudah launching program untuk stunting. Ada 15.120 anak stunting yang kita berikan insentif Rp1 juta per anak," ujar Andi Sudirman Sulaiman di Rujab Gubernur Sulsel usai upacara HUT RI pada Minggu (17/8/2025).

Anak stunting umumnya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya.

Kemudian berat badan tidak naik secara konsisten menyebabkan keterlambatan perkembangan.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar menjelaskan bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai melalui transfer rekening bank.

Saat ini, Ishaq sudah mengantongi data anak-anak teridentifikasi stunting.

Pendataan dilakukan tenaga pendamping gizi di setiap desa se-Sulsel.

Mereka turun mendata ke tiap-tiap rumah di desa, mencatat tumbuh kembang balita.

Ishaq menyebut mekanisme transfer diberikan dua tahap.

"Mulai di tabungan dikasih Rp 300 ribu dulu, setelah selesai programnya dikasih Rp 700 ribu lagi," jelas Ishaq Iskandar.

Diawal orang tua mendapat suntikan pemberian makanan tambahan.

Para orangtua akan diawasi langsung tenaga pendamping gizi di desa.

Sehingga pemberian makanan tambahan ini sesuai kebutuhan gizi anak.

Setelah menjalani serangkaian program pemberian tambahan gizi, akan ada tahap evaluasi.

"Di cek berat badan, tinggi badan, kasih edukasi gizi, periksa Kesehatan. Jadi harus ikut program intervensi untuk keluar dari angka stunting," lanjutnya.

Selanjutnya, para orangtua akan mendapat tambahan sebesar Rp 700 ribu.

Total genap menjadi Rp 1 juta kepada setiap anak.

Seluruhnya harus digunakan orangtua menjalankan program makanan tambahan bergizi.

"Kita (sementara) minta rekeningnya dulu baru di transfer ke orangtua," tegas Mantan Kadis Kesehatan Palopo ini.

Ishaq menyebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman ingin masyarakat berpartisipasi aktif.

Bukan hanya menerima langsung edukasi, kini menjalankan secara nyata di rumah masing-masing.

Hanya saja pemerintah tetap memberikan intervensi modal menyediakan makanan tambahan tersebut.

"Kalau anak sehat, tidak kurang gizi, tidak stunting kan untuk masa depan anaknya dan keluarga," ucap Ishaq.

Prevalensi stunting Sulsel tahun 2024 lalu sebesar 23,3 persen.

Angka ini sebenarnya turun jauh dibanding 2023, diangka 27,5 persen.

Dengan bantuan ini, Ishaq mengaku targetnya bisa dibawah angka rata-rata nasional.

"Kita harapkan dibawah nasional 19,8 persen. Mudah-mudahan bisa sampai 14 persen sampai di bawahnya lagi," jelas Ishaq.

Program ini akan segera dijalankan bila rekening masing-masing orangtua anak stunting telah dikumpulkan.

Anggaran awal Rp 300 ribu per anak akan ditransfer dahulu ke orangtua.

Stunting Maros 

Angka stunting di Kabupaten Maros menurun signifikan. 

Pada 2023, prevalensinya mencapai 34,7 persen atau 3.876 dari total 30 ribu anak.

Namun, berdasarkan data 2024, angka itu turun menjadi 22,4 persen atau 3.700 dari total 29.201 anak.

Penurunan sekitar 12 persen ini disampaikan Bupati Maros, Chaidir Syam, dalam konferensi pers di Korpri Lounge pada Senin (11/8/2025).

“Ini capaian luar biasa karena penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan,” ucap Chaidir Syam. 

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Maros lebih rendah dari rata-rata provinsi, yakni 23,3 persen. 

Namun masih di atas rata-rata nasional 19,8 persen.

Chaidir menyebut, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Tanralili (530), Turikale (529), dan Bontoa (493). 

Sementara terendah di Simbang (55), Mallawa (55), dan Camba (77).

Penanganan dari Hulu ke Hilir

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengatakan tak menetapkan target angka pasti tahun ini. 

Namun, upaya penekanan kasus tetap berjalan.

Ia menilai, tantangan utama ada pada rendahnya kesadaran masyarakat. 

Banyak keluarga belum menjalani pola hidup sehat, lingkungan kotor, sanitasi buruk, dan jarang memeriksa tumbuh kembang anak ke posyandu.

“ASI juga kadang tidak diberikan secara penuh selama enam bulan. Ini sangat berpengaruh,” jelasnya.

Kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan menyusui turut memperburuk kondisi. 

“Hal-hal seperti ini yang terus kami dorong ke masyarakat,” tambahnya.

Tahun ini, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran Rp60 miliar atau sekitar tiga persen dari APBD untuk percepatan penurunan stunting. 

Dana tersebut tersebar ke sepuluh OPD.

Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) jadi penerima anggaran terbesar.

Untuk Dinas PU, anggaran digunakan membenahi sarana air minum dan sanitasi. 

Dinas Kesehatan untuk pemberian makanan tambahan, standarisasi alat antropometri, serta jaminan kesehatan (UHC). 

DP3A digunakan untuk layanan KB, distribusi Alokon, pelatihan kader pendamping keluarga, dan dapur sehat.

“Penanganan dilakukan dari hulu ke hilir. Edukasi gizi dan kesehatan dimulai sejak masa pranikah,” jelas Chaidir Syam. 

Jangan tunggu anak lahir baru belajar soal gizi.

Ciri dan Penyebab Stunting

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menjelaskan, tanda stunting bisa dikenali sejak dini. 

Mulai dari tinggi badan tak sesuai usia, berat badan stagnan, perkembangan lambat, hingga wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

“Sering sakit juga jadi ciri umum karena imunitas lemah,” ujarnya.

Ia menyebut penyebab stunting beragam, mulai dari gizi buruk, ibu hamil tidak kontrol rutin, hingga lingkungan tidak sehat.

Saat ini, tantangan terbesar adalah stunting yang disertai penyakit penyerta. 

“Perubahan pola makan juga jadi kendala. Banyak yang pilih makanan instan dibanding pangan lokal,” katanya.

Sanitasi buruk dan kebiasaan merokok di rumah juga memperburuk kondisi.

Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan dari 3.700 kasus stunting, sebanyak 2.726 atau 74 persen disebabkan kebiasaan merokok di rumah.

“Jadi ibu hamil, bapaknya merokok. Anaknya lahir, bapaknya masih merokok,” ujarnya.

Langkah Pencegahan Sejak Dini

Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menegaskan, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini.

“Makanya kami menyasar remaja, mereka diberi tablet penambah darah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahaya pernikahan dini karena bisa menghasilkan anak stunting. 

“Kandungan belum siap, sehingga rentan melahirkan anak stunting,” terangnya.

Penanganan selanjutnya dilakukan dengan penimbangan rutin balita di posyandu setiap bulan. (*)

HL TRIBUN TIMUR SENIN 18 AGUSTUS 2025.