Andi Muzakkir: Substansi HUT ke 80 RI adalah Penegakan Hukum

Soal kesejahteraan rakyat, ia menilai korupsi, monopoli, dan ketimpangan adalah penyakit kronis yang menghambat distribusi kekayaan, sehingga hanya penegakan hukum yang bisa memastikan keadilan sosial dengan memberantas mafia anggaran, menindak koruptor, dan melindungi UMKM dari praktik kartel.

“Hanya dengan kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga ke lapisan terbawah,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan bahwa kepastian hukum juga mendasari pilar Indonesia Maju karena inovasi dan daya saing global hanya bisa tumbuh di ekosistem yang menjamin hak cipta, kontrak bisnis yang jelas, dan perlindungan investasi.

“Indonesia tidak bisa menunggu. Momentum 80 tahun kemerdekaan harus menjadi titik tolak revolusi hukum,” kata Andi Muzakkir.

Meski demikian, politisi muda Partai Demokrat ini tetap optimistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa Indonesia pada era penegakan hukum yang lebih baik, tegas, dan berkeadilan.

Menurutnya, hal itu terlihat pada komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peningkatan gaji hakim sebesar 280 persen, serta modernisasi manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Abolisi presiden terhadap Tom Lembong dalam pandangan Andi Muzakkir juga memperlihatkan komitmen pada keadilan substansial, bukan sekadar keadilan prosedural.

“Saya mengapreasi pernyataan Presiden tentang Pasal 33 kenegaraan sebagai benteng pertahanan ekonomi. Artinya, peringatan 80 tahun kemerdekaan ini menjadi momentum kebangkitan penegakan hukum berlandaskan konstitusi,” katanya.