Trik Danny Pomanto Naikkan Tarif PBB Tanpa Gejolak Saat Jabat Wali Kota Makassar: Gratiskan Sebagian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jadi isu hangat di kalangan masyarakat. 

Isu ini viral usai Bupati Pati Sudewo mendapat penolakan masyarakat akan kebijakan kenaikan PBB yang dianggap meresahkan. 

Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan kenaikan PBB juga pernah terjadi di Kota Makassar era Wali Kota Makassar Danny Pomanto (61). 

Kenaikannya bahkan hampir terjadi setiap tahun, hanya saja tak ada gejolak sosial atau penolakan dari masyarakat. 

"PBB itu kenaikannya harus merujuk pada inflasi supaya tidak terasa, jangan berdasarkan maunya kita naikkan PBB," ucap Danny Pomanto kepada Trinun Timur via telepon, Kamis (14/8/2025). 

Danny Pomanto bercerita, meski ada kenaikan, tapi itu tak menyeluruh di semua wilayah. 

Pria kelahiran 30 Januari 1964 ini menyadari, jika kenaikannya tinggi maka berdampak terhadap kepatuhan bayar masyarakat. 

Baca juga: Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

Danny pada masanya menggunakan sistem zonasi atau parsial agar tidak ada reaksi berlebih dari masyarakat. 

Misalnya, tahun ini menyasar kecamatan Panakkukang, Rappocini dan Makassar.

Maka tahun depan harus menyasar wilayah lain. 

"Harus ada strategi supaya tidak berasa di masyarakat, tapi jangan dipukul rata bahwa semua masyarakat kena (kenaikan tarif)," tegasnya. 

Karena itu, Pemkot memetakan masyarakat kategori pra sejahtera agar mereka tak terdampak kenaikan pajak. 

Kenaikan tarif PBB juga harus dibarengi keringanan.

Misalnya memberikan diskon atau intervensi lain yang bisa meringankan beban masyarakat.