Tikus Kota

Nurlira Goncing: Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulsel

KONON katanya, Negara kita tercinta Republik Indonesia sedang dilanda wabah yang kian hari kian menjamur. 

Wabah ini membuat tikus-tikus banyak merajalela, bahkan hampir sulit dibedakan asal usulnya. Wabah krisis ekonomi, krisis akhlak, dan perilaku yang merugikan negara serta rakyat Indonesia. 

Upaya memberantasnya sudah sejak lama digaungkan agar tidak semakin mewabah. 

Namun ironisnya, hal ini justru lebih ganas dari yang kita duga. 

Pemerintah yang menjadi teladan bagi konstituennya, lembaga independen yang disegani oleh fans beratnya, jabatan yang di agung-agungkan, kesemuanya sangat rentan menghasilkan pelaku ‘mencit’ yang akan semakin merusak tatanan Negeri ini, serta membungkam hukum yang ada. 

Pihak berwenang selalu melakukan upaya penangkapan terhadap ‘penjarah berdasi’ yang senang bersembunyi dibalik indahnya paras, megahnya bangunan, wajah polos tak berdosa, yang kusebut mereka sebagai ‘Tikus Kota’. 

Perilaku mereka tidak selayaknya ditiru karena merupakan perbuatan dosa besar, penghancur hidup paling cepat jika kedapatan. 

Malunya bisa sampai dirasakan oleh anak cucu bahkan bisa memiskinkan tuannya. 

Mereka ingin semuanya menjadi uang. Bahkan kalau bisa, kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang. Segala aspek dibungkam dengan uang. 

Betapa kuatnya pengaruh uang ini, sehingga membuat orang menjadi gelap mata, hatinya mati dan mengalami distorsi pikiran yang kuat. 

Masalah ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya tindak penyalahgunaan kekuasaan.

Dampaknya sangat merusak tatanan kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

Adanya praktik yang dilakukan oleh tikus kota ini terstruktur ditengah masyarakat.

Dilakukan oleh bawahan dan rakyat biasa yang dipimpin oleh ‘tikus kota’ (pejabat).

Tindakan yang terstruktur ini berdampak pada terhambatnya pembangunan, tidak efektifnya kinerja birokrasi, dan yang paling fatal adalah hilangnya kejujuran. 

Perilaku para ‘maling elit’ tersebut akan membawa dan mempengaruhi seseorang, dan atau kelompok lainnya untuk menghalalkan berbagai cara, yang pada kenyataannya melanggar hukum Negara dan bahkan hukum agama. 

Memaksa pemberian uang untuk dinikmati dengan keluarga dan memperkaya diri sendiri. 

Pernahkah terlintas dipikiran mereka (koruptor) akan kejamnya siksaan dunia dan akhirat yang dijanjikan Tuhannya? Masa iya, hasil korupsi digunakan untuk hal-hal yang berbau agama? Naudzubillahimindzalik. 

Entah dimana letak hati nurani, melakukan perjalanan ibadah dengan uang haram mencoreng citra Islam dan ibadah itu sendiri. 

Kendati demikian, merugikan keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi, tergolong korupsi tingkat dewa. 

Sudah sepantasnya bangsa ini bangkit memerangi para tikus kota — dan tikus kampung ini dengan segala kekuatan yang dimiliki, tanpa pandang bulu dan tanpa janji-janji hukum. 

Sebagai warga masyarakat, kita dapat bersama menyatukan semangat juang melawan dan menghindari perilaku bobrok ini, agar tidak bermunculan jenis tikus berdasi baru — yang malah akan sangat menambah wabah dan memperparah kondisi Negeri ini. 

Tindakan mengambil harta yang bukan milik kita termasuk diantaranya korupsi level beginner sampai level kakap, adalah haram hukumnya. Sama haramnya dengan ketika melakukan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya. 

Sungguh kasihan bangsa ini, bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alam, satu-satunya negara yang menganut beragam kepercayaan, adat istiadat, terdiri dari banyak suku dan ras.

Namun seketika hancur dalam satu kasus ‘korupsi’ yang dilakukan oleh tikus hebat tak pandang dosa. (*)