DPP Gerindra Turun Tangan Usai Bupati Pati Didemo Warga Imbas Naikkan PBB

TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra turun tangan setelah Bupati Pati, Sudewo didemo warga.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono menegur Sudewo.

Teguran itu terkait dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).

Unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

 PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” kata Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Sugiono meminta kepada Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan. 

Pasalnya sebagai kepala daerah, kebijakan yang diambil sudah seharusnya tidak sampai menambah beban rakyat.

“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.

Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang merupakan kader Gerindra agar selalu berpegang pada pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia menegaskan, Gerindra adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan membela kepentingan rakyat kecil.

“Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ucapnya.

Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati dalam Pilkada Serentak 2024. 

Politikus Gerindra tersebut dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Februari 2025.

Saat maju Pilkada, Sudewo berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra dari PKB.

Pasangan Sudewo dan Risma Ardhi Chandra didukung Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, dan PKN.

Mereka memperoleh 419.684 suara atau 53,53 persen dari 814.148 suara sah.

Terancam lengser

Aksi demo warga menuntut agar Sudewo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati.

Tetapi, Sudewo enggan untuk mundur dari jabatan orang nomor satu di Pati.

Kini DPRD Kabupaten Pati sudah menyepakati membentuk pansus Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal tersebut, Sudewo pun menghormatinya.

"Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut," ujar Sudewo kepada awak media.

Sementara itu, terkait tuntutan warga yang memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Pati, Sudewo menegaskan bahwa dirinya terpilih secara konstitusional.

"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti (sebagai Bupati Pati) dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," ujar Sudewo.

Sudewo pun saat ini sudah membatalkan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati dan meminta maaf.

Dulu tolak kenaikan pajak

Tribuners masih ingat dengan Janji Kampanye Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo. 

Saat itu, dia mengatakan kasihan kepada masyarakat soal pajak. 

Politikus Partai Gerindra itu sempat menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat. 

Dalam debat Pilkada Pati pada 13 November 2024, Sudewo secara eksplisit menyampaikan keberatannya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan lewat pajak dan retribusi. 

“Apalagi kalau peningkatan PAD bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati,” ujar Sudewo saat debat yang disiarkan kanal YouTube Tribun Solo didampingi wakilnya Suharyono.

Pada 18 Mei 2025, Bupati Pati Sudewo menuai kontroversi setelah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kenaikan ini diklaim sebagai upaya penyesuaian setelah 14 tahun tanpa revisi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 

Namun, kebijakan tersebut memicu protes luas dari masyarakat yang menganggapnya memberatkan, hingga berujung pada rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh warga dan mahasiswa.

Berdasarkan data terkini Agustus 2025, Bupati Pati adalah Sudewo, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI. 

Dalam periode keduanya di DPR-RI, ia mewakili Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati dan bertugas di Komisi V.

Politisi kelahiran 11 Oktober 1968 ini terpilih pada Pilkada 2024 lalu. 

Sudewo diusung oleh partai Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, dan PKN, serta memperoleh 419.684 suara atau 53,53 persen dari 814.148 (78,52 persen ) pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Profil 

Nama: Sadewo

Lahir: Pati, Jawa Tengah, 11 Oktober 1968 (umur 56)

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Slungkep

SMP Negeri 1 Kayen (lulus 1985)

SMA Negeri 1 Pati (1985–1988)

S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (1993)

S2 Teknik Pembangunan, Universitas Diponegoro (2001)

Riwayat Organisasi

Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)

Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)

Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)

Koordinator Timses Pilkada Pacitan 2005

Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)

Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah 2008

Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)

Riwayat jabatan

Karyawan PT Jaya Construction (1993–1994)

Honorer Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali (1994–1995)

Honorer Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali (1995–1996)

Calon PNS Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali (1996–1997)

PNS Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur (1997–1999)

PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (1999–2006)

Wiraswasta (2006–2009)

Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat (2009–2013)

Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra (2019–2024)

Anggota Komisi X (2019–2020)

Anggota Komisi V (2020–2024)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Sekjen Partai Gerindra Sugiono Tegur Bupati Pati Sudewo: Kebijakan Tak Boleh Tambah Beban Warga