Kepala Bulog Sulsel Datangi Gudang di Selayar Cari Beras Oplosan

TRIBUN-TIMUR.COM - Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel dan Sulbar) mengawasi ketat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna mencegah praktik pengoplosan.

Langkah tersebut dilakukan dengan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah gudang dan titik distribusi.

Pada Ahad atau Minggu, 27 Juli 2025, Kepala Bulog Sulsel-Sulbar, Fahrurozi, sidak di Gudang Kolo Kolo, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia didampingi Pimpinan Cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur.

Demikian siaran pers diterima Tribun-Timur.com.

“Langkah konkret yang kami lakukan yaitu melakukan sidak di gudang dan titik penyaluran untuk memastikan kualitas, kuantitas, serta ketepatan sasaran distribusi beras SPHP,” ujar Fahrurozi dalam siaran pers.

Menurut dia, Bulog memastikan beras SPHP yang disalurkan layak konsumsi dan sesuai volume yang ditetapkan.

Untuk mencegah kebocoran ke pelaku usaha, Bulog menerapkan aplikasi Klik SPHP yang mewajibkan pengecer mencatat data pembeli lengkap dengan foto.

Baca juga: Pemprov Sulsel Bantah Satgas Pangan Polri: Tak Ada Beras Oplosan di Sulsel

Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan.

Selain itu, Bulog telah mengeluarkan surat edaran dan pernyataan tertulis kepada pengecer agar menyalurkan SPHP sesuai aturan.

Pengecer yang melanggar akan dikenai sanksi hukum dan denda.

Dalam pelaksanaannya, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memantau langsung di toko atau outlet penyalur beras SPHP.

“Kami rutin melakukan pemantauan bersama tim Satgas dan dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya mengatakan.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 10.734 keluarga penerima manfaat (KPM) SPHP.

Setiap KPM memperoleh jatah 20 kg beras selama Juni dan Juli, atau total distribusi 214 ton.

Gudang Kolo Kolo memiliki kapasitas 1.000 ton dengan stok saat ini sekitar 300 ton.

Pengawasan ketat ini dilakukan menyusul pengungkapan kasus pengoplosan beras SPHP oleh Polda Riau.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, pelaku berinisial R ditangkap setelah diketahui mencampur beras SPHP dengan beras kualitas rendah dan mengemas ulang beras murah dalam karung premium.

Polisi menyita 9 ton beras oplosan beserta alat bukti lainnya dari gudang milik pelaku.

Tersangka R dijerat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.(*)