Politik Sehari-hari: Antara Harapan dan Realitas

Oleh: Arief Wicaksono

Akademisi Universitas Bosowa, Pemerhati Politik Ruang Kota

TRIBUN-TIMUR.COM - Ide "politik sehari-hari" (everyday politics) yang diajukan oleh Harry C. Boyte dalam bukunya Everyday Politics: Reconnecting Citizens and Public Life (2004) menekankan bahwa politik bukanlah hak eksklusif pejabat, konsultan, atau pemilik modal, melainkan milik semua orang yang bersedia bekerja demi kebaikan bersama, dari hal kecil hingga besar.

Pemikiran ideal itu dikutip oleh Asratillah, dalam esainya "Politik yang Dikerjakan: Dari Lorong ke Kota, dari Warga ke Demokrasi," yang terbit di Tribun Timur (23/7/2025).

Asratillah menyerukan kebangkitan "politik yang dikerjakan" di Makassar sebagai antitesis terhadap demokrasi prosedural yang hambar dan minim partisipasi warga.

Namun, kedua penulis dan pemikir diatas sepertinya melupakan fakta, bahwa ada perspektif berseberangan yang akan menyoroti potensi masalah dan keterbatasan mendasar dari pendekatan "politik sehari-hari" ini, terutama dalam konteks kota besar yang kompleks seperti Makassar.

Pertama, gagasan public work atau kerja publik yang diusung Boyte dan didukung Asratillah, meskipun idealis, cenderung mengabaikan realitas struktur kekuasaan yang ada.

Politik sehari-hari yang tumbuh di "dapur, lorong, ruang kelas, bahkan di warung kopi pinggir jalan" mungkin akan nampak memberdayakan, sejatinya bisa menjadi bentuk partisipasi yang lebih mendalam dan lebih luas.

Namun dalam banyak kasus, inisiatif dari bawah ini dapat dengan mudah diserap dan dikontrol oleh struktur politik formal, atau bahkan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi kebijakan yang sebenarnya tidak partisipatif. 

Program seperti Lorong Wisata dan Bank Sampah di Makassar, meskipun dipromosikan sebagai keberhasilan partisipasi publik, masih menyisakan pertanyaan mendasar: Apakah warga benar-benar menjadi subjek, atau hanya menjadi pelengkap narasi keberhasilan pemerintah?

Ketika hanya 38 persen warga merasa terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Makassar, sementara ribuan pengurus RT-RW yang potensial, tetapi minim kapasitas dan daya tawar, akhirnya klaim partisipasi ini akan menjadi hambar dan jadi lebih ironis.

Kedua, penekanan berlebihan pada "politik yang dikerjakan", secara kolektif beresiko mengaburkan pentingnya institusi formal dan politik representatif.

Meskipun benar bahwa demokrasi tidak hanya berdenyut lima tahun sekali, akan tetapi meremehkan peran ruang DPRD atau kantor Walikota dapat menyebabkan fragmentasi upaya dan kurangnya dampak yang bersifat sistemik. 

Pembangunan infrastruktur di Makassar yang berkilau di satu sisi, dan lorong-lorong suram di sisi lain, menunjukkan bahwa tanpa adanya tata kelola kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang kuat dari Pemerintah Kota, inisiatif kecil di tingkat warga mungkin tidak akan cukup untuk mengatasi masalah struktural yang lebih besar dan masif.

Sekolah-sekolah kewargaan di tingkat kelurahan dan lorong, meskipun menjanjikan, akan tetapi tetap memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat agar tidak menjadi terdengar seperti utopia  saja tanpa hadirnya daya ungkit yang signifikan.