Ketua DPRD Bone Tolak Hasil Lelang Sekwan, Minta Diulang!

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris DPRD (Sekwan) Bone belum menemui titik terang.

Hasil seleksi terbuka Pemerintah Kabupaten Bone belum mendapat persetujuan Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong.

Terbaru, Andi Tenri menyurati Pemkab Bone melelang ulang jabatan Sekretaris DPRD Bone.

Hal ini tertuang dalam surat bernomor 650/005/VII/2025 dengan perihal Permintaan Lelang Kembali Jabatan Sekretaris DPRD Bone, beredar di media sosial dan WhatsApp.

Dalam surat itu disebutkan, surat Bupati Bone nomor 800/4089/VII/BKPSDM/2025 tanggal 18 Juli 2025 berisi permohonan rekomendasi pengisian JPT Sekwan Bone.

Tiga nama calon terbaik telah ditetapkan hasil seleksi terbuka.

Namun, Ketua DPRD mengajukan permintaan dilelang ulang.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, membenarkan adanya surat tersebut.

“Saya tidak mau berkomentar banyak. Saya dan Pak Bupati menghormati Ketua DPRD Bone sebagai bagian dari Pemkab Bone,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Akmal menyebut pihaknya akan berkonsultasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tidak usah berpolemik. Kita tunggu hasil konsultasi kami dengan Kemendagri,” imbuhnya.

Andi Tenri Walinonong belum memberikan pernyataan terkait alasan pelelangan ulang.

Tribun-Timur masih berupaya menghubungi namun belum mendapat jawaban.

Baca juga: Mimpi Faidah Jadi Sekwan DPRD Bone Sirna di Tangan Legislator Perempuan Andi Tenri Walinonong

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman melantik lima pejabat hasil seleksi terbuka JPT Pratama atau eselon II, Rabu (16/7/2025), di Aula Lateye Riduni, Kompleks Rujab Bupati Bone, Jalan Petta Penggawae, Kecamatan Tanete Riattang.

Mereka yakni:

Kepala BKPSDM: Edy Saputra Syam (eks Camat Bengo)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan: Andi Mukhlis (eks Camat Kahu)

Kepala Dinas P3A: Hasnawati Ramli (eks Camat Tanete Riattang Barat)

Kepala Balitbangda: Andi Syamsul Musriah (eks Camat Libureng)

Kepala Dinas PPKB: Andi Aswad (eks Camat Lamuru)

Sedianya, pelantikan juga menjadwalkan Hj Faidah sebagai Sekwan DPRD Bone.

Ia sebelumnya menjabat Plt Sekretaris Bappenda.

Namun, pelantikannya batal karena belum ada persetujuan Ketua DPRD.

Padahal, Hj Faidah telah disetujui seluruh fraksi DPRD Bone: NasDem, PKB, Ampera, Golkar, Demokrat, PPP, Gerindra, dan PKS.

Namun, Mendagri tidak memberikan izin kepada Pemkab Bone untuk melantik Sekwan.

Meski demikian, kewenangan pengusulan nama tetap di tangan pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 205 ayat (2).

Pasal itu menyatakan Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan Bupati/Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD.

Mantan Sekwan DPRD Bone, Andi Alimuddin, membenarkan hal tersebut.

“Persetujuan pengangkatan Sekwan adalah kewenangan pimpinan DPRD. Fraksi bukan alat kelengkapan dewan, jadi rekomendasinya tidak bisa dijadikan keputusan,” ujarnya.

“Yang menentukan pimpinan, karena Sekwan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD,” tambahnya.

Hj Faidah membantah jika dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Bone.

“Saya sudah berusaha menghubungi lewat WhatsApp dan telepon, bahkan mendatangi rumah jabatan Ketua DPRD, tapi tidak pernah bertemu. Kemarin saya dua kali datang,” ujarnya.

“Padahal saya sudah disetujui semua fraksi dan unsur pimpinan lain. Tapi Ibu Ketua DPRD tidak mau tanda tangan dan menyembunyikan stempel,” sambungnya.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, belum merespons konfirmasi terkait hal ini. (*)