Sosok Eks Kader Nasdem Indira Mulyasari Jadi Sekretaris PSI Sulsel

"Di antaranya, menjalankan amanah Kongres PSI Solo secara menyeluruh," kata Rahman Syah. 

Selanjutnya, melakukan konsolidasi kelembagaan dan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di semua tingkatan.

Lalu, mensosialisasikan perubahan logo dan simbol partai, serta identitas baru PSI sebagai partai super terbuka bagi semua kalangan.

"Menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan dalam tubuh PSI," tandasnya.

Baca juga: Rusdi Masse Tetap Pimpin Nasdem, Sang Putra Jadi Ketua PSI Sulsel

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Selatan (DPW PSI Sulsel), Muhammad Surya masuk dalam salah satu formatur. 

“Betul, SC telah menetapkan tim formatur tadi sore,” ujar Anto Suyuti, wakil sekretaris DPW PSI Sulsel.

Ia akan mendampingi Kaesang Pangarep untuk menyusun kepengurusan. 

Selain Surya, ada juga formatur yakni Raja Juli Antoni, Grace Natalie, Bagus Panuntun, Christian Widodo, dan Septianus Lobat. 

Kaesang Pangarep resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2025–2030. 

Ia memenangkan pemilihan internal partai dengan raihan suara mayoritas 65,28 persen, berdasarkan hasil pemilu kader yang melibatkan 157.579 peserta dari total 187.306 pemilih terverifikasi di seluruh Indonesia.

Pemilihan ketua umum dilakukan secara online (e-voting) selama sepekan, dari tanggal 12 hingga 18 Juli 2025, yang menjadi bagian penting dari Kongres Nasional PSI.

Dua kandidat lain yang turut bersaing adalah Ronald A. Sinaga, yang memperoleh 22,23 persen suara, dan Agus Mulyono Herlambang, dengan raihan 12,49 persen suara.

Kemenangan Kaesang sudah terlihat sejak awal proses penghitungan, terutama berkat dukungan kuat dari wilayah Jawa Tengah, yang menjadi basis elektoral utamanya.

Setelah pengumuman hasil pemilihan, PSI langsung membentuk Tim Formatur untuk menyusun struktur kepengurusan baru periode 2025–2030.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penataan organisasi partai yang lebih solid dalam menghadapi tantangan politik nasional, termasuk persiapan menuju pemilu mendatang.