Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan di Unhas Bahas Berbagai Kebijakan Strategis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama GEF-6 CFI Indonesia menggelar Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) 713, 714, dan 715.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu-Jumat (16-18/7/2025).
 
Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini membahas kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber daya ikan, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (P) Lotharia Latif, menjelaskan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI hadir sebagai wadah koordinasi yang memayungi seluruh aktivitas pengelolaan perikanan berbasis wilayah. 

LPP tidak hanya menjalankan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perikanan.

“Target utama kita tetap pada kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi tetap harus menjaga kelestarian ekosistem laut. Ini amanat konstitusi,” jelasnya.

Lotharia Latif menyebut, 65 persen pelaku sektor perikanan di Indonesia merupakan nelayan kecil yang perlu dilindungi dan diberdayakan. 

Sementara sisanya adalah pelaku usaha besar yang juga wajib memenuhi kewajiban PNBP. 

“Kita harus seimbang. Perlindungan nelayan kecil dan tata kelola berbasis ekonomi biru,” sebutnya.

Pembentukan Komisi Pengelola Perikanan turut dibahas dalam pertemuan ini. 

Komisi ini bertugas merumuskan masukan untuk RPP, evaluasi pelaksanaannya, hingga memberi rekomendasi kebijakan berkelanjutan. 

Komisi ini akan dibantu oleh dua panel: ilmiah dan konsultatif.

Menanggapi pentingnya kolaborasi lintas sektor, forum ini juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Semua harus bergerak bersama. Tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, Indonesia juga terus mendorong penerapan jeda tangkap (fishing moratorium) seperti yang telah dilakukan banyak negara. 

Hal ini penting untuk memberi waktu pemulihan bagi populasi ikan dan menjaga siklus reproduksi. 

“Selama ini kita menangkap ikan hampir 24 jam nonstop. Itu harus kita atur ulang,” tambahnya.

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa mengatakan LPP WPPNRI diharapkan menjadi ruang dinamis untuk mendiskusikan dan menyesuaikan kebijakan kuota, menyusun rencana konservasi, serta menjaga daya saing sektor perikanan di pasar internasional. 

“Negara lain sudah maju dalam manajemen perikanan. Kita harus segera menyusul,” kata Prof Jamaluddin Jompa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Dr M Ilyas, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menetapkan 66 ribu hektar sebagai kawasan konservasi laut. 

“Ini bagian dari komitmen mendukung kebijakan PIT dan konservasi. Akan kita dorong pula pulau-pulau kecil untuk mendukung program ini,” katanya.

Selain tuna, forum ini juga memutuskan pentingnya pengawasan lima jenis komoditas strategis, seperti cumi, udang, kakap terapung, dan jenis-jenis tuna. 

Pemantauan populasi dan distribusinya akan menjadi bagian dari rencana aksi masing-masing wilayah.