Fraksi PKB dan PDIP Minta Pemkot Makassar Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah hingga Proyek Mangkrak 

Menurutnya, implementasi teknologi dalam layanan publik ini harus memperhatikan tingkat 
adopsi masyarakat agar tidak sekadar menjadi simbol modernisasi tanpa fungsi nyata. 

Selain itu harus dipastikan Makassar Creative Hub (MCH), harus diarahkan untuk mencari talenta baru Kota Makassar, bukan sebatas diarahkan menjadi tim elite berisi orang-orang tertentu dan itu-itu saja. 

"Dalam analisis fraksi PKB, program MCH akan menjadi maksimal jika memiliki fungsi sebagai promotor bakat bakat baru Kota Makassar," paparnya. 

Kemudian terkait penataan kota, PMB memberikan perhatian serius pada program normalisasi sungai, kanal, dan drainase untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi  keluhan warga. 

Fraksi PKB juga mencatat bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini baru mencapai 11 persen, jauh di bawah standar. 

"Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan fasum dan fasos, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk perawatan RTH yang berstatus fasum-fasos," tuturnya. 

Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, fraksi PKB menekankan pentingnya revitalisasi pasar lokal agar lebih layak sebagai pusat penyediaan bahan  pangan warga kota. 

Sementara untuk mendukung sektor usaha kecil, program seragam sekolah gratis juga harus dikontrol ketat, dengan jaminan mutu yang baik dan benar-benar melibatkan UMKM lokal.

Mengenai tata kelola lalu lintas, ia mendorong agar dilakukan pengkajian ulang tata laksana lalu lintas kota, sekaligus menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap  penggunaan jalan raya sebagai parkir permanen. 

Selain itu, PKB juga meminta pemerintah kota melakukan sosialisasi yang lebih baik terkait konsep parkir tahunan, agar tidak menimbulkan Kesalahpahaman Di Masyarakat.

"Terakhir, kami menyoroti daya serap anggaran yang tidak optimal. Berapapun jumlahnya, anggaran dipergunakan untuk kepentingan publik," tegasnya. 

Pemkot diharapkan mendorong percepatan serapan anggaran dengan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Program RPJMD

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar juga mengutarakan sejumlah catatannya. 

Melalui Juru Bicara Fraksi PDIP, Udin Shaputra Malik, PDIP menegaskan, target dalam RPJMD ini harus didukung dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.