Makassar Buka Peluang Gen Z Jadi Ketua RT, Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Raya RT RW secara serentak pada September 2025. 

Salah satu poin penting yang menjadi catatan dalam persiapan pemilu ini adalah persyaratan usia calon Ketua RT dan RW.

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, menyampaikan bahwa calon Ketua RT minimal berusia 21 tahun, sementara calon Ketua RW minimal berusia 25 tahun.

Selain itu, keduanya wajib memiliki pendidikan minimal setingkat SMP.

“Penetapan batas usia ini bertujuan memastikan calon pemimpin lingkungan memiliki kedewasaan dan pengalaman sosial yang cukup untuk menjalankan fungsi pelayanan masyarakat,” ujar Anshar. 

Aturan tersebut saat ini masih menunggu pengesahan melalui revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang sedang dalam kajian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk finalisasi.

Tahapan pemilu sendiri mencakup sosialisasi, pendaftaran bakal calon, penjaringan, penetapan calon, dan pemungutan suara.

Ketua RT akan dipilih langsung oleh warga dengan sistem satu kepala keluarga satu suara. 

Sedangkan Ketua RW akan dipilih oleh para Ketua RT terpilih.

Untuk mendukung pelaksanaan, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,4 miliar. 

Sebanyak Rp900 juta dikelola oleh BPM untuk sosialisasi regulasi, sementara sisanya disalurkan ke kecamatan untuk mendukung kebutuhan teknis pemilu di lapangan.

“Persyaratan pencalonan sudah dirancang, termasuk usia dan pendidikan, tapi masih menunggu legalitas resmi dari Perwali yang baru,” Anshar menambahkan.

Ketua RT Usia Muda

Pemilihan Ketua RT di Kota Makassar yang menargetkan usia minimal 21 tahun untuk calon, menuai beragam respons dari masyarakat.

Namun, menurut sejumlah pengamat, kebijakan ini justru perlu didukung selama proses pemilihan tetap dikembalikan ke masyarakat sebagai pemilik suara.

“RT adalah garda terdepan dalam struktur pemerintahan paling bawah. Mereka menjadi ujung tombak yang menyatukan warga, menjembatani antar tetangga, dan menjaga harmoni sosial di lingkungan masing-masing,” ujar Sosiologi Unhas Dr Rahmat Muhammad. 

Ia menjelaskan, syarat usia minimal 21 tahun secara psikologis sudah masuk kategori usia dewasa awal.

Di fase ini, seseorang dinilai sudah memiliki kapasitas untuk menerima amanat dan memikul tanggung jawab sosial, apalagi jika didukung dengan mobilitas dan partisipasi aktif di lingkungan tempat tinggalnya.

“Yang penting bukan hanya umur, tapi sejauh mana calon RT itu aktif di masyarakat. Kalau dia punya mobilitas tinggi, responsif, dan dikenal warga, kenapa tidak? Masyarakat sekarang banyak yang justru senang dengan figur RT yang muda dan energik,” tambahnya.

Keuntungan lain dari keterlibatan generasi muda dalam kepemimpinan RT punya literasi digital yang lebih baik. 

Ini sejalan dengan visi pemerintah kota yang tengah mengembangkan sistem digital, termasuk untuk layanan dokumen kependudukan dan pendataan warga.

“Kalau Ketua RT melek digital, dia bisa mendukung percepatan layanan publik. Bayangkan kalau semua laporan warga, pendataan bantuan, hingga pengurusan dokumen bisa terintegrasi lewat aplikasi. Ini akan sangat membantu, apalagi untuk kawasan padat penduduk,” katanya. 

Namun ia mengingatkan, jangan sampai Ketua RT justru menjadi pihak yang harus 'diurus' karena sudah terlalu lanjut usia atau tidak lagi aktif secara fisik.

“Ketua RT masa depan itu bukan hanya simbol, tapi harus aktif membackup pelayanan masyarakat, hadir di tengah warga, dan menjaga kerukunan antar tetangga. Ketua RT bukan menunggu didatangi, tapi proaktif membantu,” ujar Rahmat Muhammad. 

Intinya, kata Rahmat, usia muda bukan halangan, justru bisa jadi kekuatan baru. Asalkan tetap berangkat dari kepercayaan masyarakat dan komitmen untuk melayani.(*)