Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam Non-ASN Naik, Sudah Ditandatangani Menteri Agama

PMA terkait regulasi baru peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing itu ditandatangani langsung Menteri Agama Nasaruddi

Editor: Ansar
Kompas.com
GURU PAI - Tunjangan profesi guru non ASN non inpassing naik menjadi Rp2 juta per bulan. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar baik untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-ASN.

Tunjangan profesi guru non ASN non inpassing naik menjadi Rp2 juta per bulan.

Sebelumnya tunjangan guru PAI Rp1,5 juta. Kini terjadi kenaikan Rp500 ribu.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian tunjangan profesi guru bukan pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 646 tahun 2025 tentang tunjangan profesi guru bukan pegawai ASN.

PMA terkait regulasi baru peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing itu ditandatangani langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp 500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. 

"Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani," kata Nasaruddin melalui keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

"Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya," kata Suyitno.

Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini. 

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM. 

PPG Guru PAI 2025 Gratis

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2025 sepenuhnya ditanggung negara.

Direktur PAI Kemenag, M Munir mengatakan, biaya tersebut ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dengan demikian, para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi apapun untuk mengikuti program ini," kata Munir dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (4/4/2025).

Munir mengatakan, tahun ini ada.21.807 peserta PPG PAI yang akan menerima pembiayaan 80 persen ditanggung APBN dan 20 persen ditanggung APBD.

Biaya PPG PAI Kemenag semua biaya ditanggung pemerintah

Oleh karena itu, Munir mengimbau para peserta dan calon peserta tidak terjebak oleh ajakan oknum yang meminta pembayaran dalam bentuk apapun dengan alasan biaya PPG.

Menurut Munir, hal itu jelas bertentangan dengan peraturan dan menciderai semangat pemerintah menyukseskan sertifikasi guru PAI di Indonesia.

"Jangan ada yang tertipu dengan ajakan untuk membayar biaya PPG PAI Kemenag. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan, jika ada oknum yang meminta biaya dari guru PAI peserta atau calon peserta PPG, silahkan laporkan ke pihak Kemenag.

Munir juga mengajak organisasi guru, baik asosiasi, kelompok kerja, maupun musyawarah guru, untuk ikut mendukung proses PPG berjalan aturan yang berlaku.

Mereka juga diminta memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan PPG untuk kepentingan pribadi.

"Dengan program ini, kami harap guru PAI dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas pendidikan agama di sekolah-sekolah," pungkas Munir.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp 500 Ribu Menjadi Rp 2 Juta Per Bulan

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved