Pengamat Sarankan Gubernur Sulsel Jangan Malas Datang Rapat Paripurna

Saat itu, Fatma menjawab tanggapan dari para fraksi DPRD Sulsel, salah satunya dari Fraksi PKB.

Fatmawati Rusdi, memberikan jawaban atas sejumlah poin strategis yang menjadi sorotan Fraksi PKB dalam pembahasan prioritas pembangunan wilayah Sulsel.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna, di gedung DPRD Sulsel, jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).

Fatma mengatakan, pentingnya sinergi antarinstansi serta keberlanjutan regulasi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Implementasi Perda Sulsel No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam layanan kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun perda ini tidak secara spesifik mengatur kesehatan reproduksi, namun telah menjadi dasar hukum pelaksanaan program-program responsif gender di seluruh perangkat daerah.

“Kami telah mengintegrasikan anggaran responsif gender ke dalam APBD setiap perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan Pemprov Sulsel berada pada kategori Nindya secara nasional,” katanya.

Pemprov juga telah menyusun buku panduan kesehatan reproduksi yang didistribusikan ke 24 kabupaten/kota, meski belum sepenuhnya disosialisasikan akibat efisiensi anggaran.

Sementara itu, dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan layanan 24 jam dan pendampingan menyeluruh bagi korban.

Terkait Perda Sulsel No 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, kata Fatma, pentingnya keselarasan antara visi pesantren dan misi pendidikan inklusif.

Pesantren, kata dia, harus dilibatkan dalam program pendidikan berbasis akhlak, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan ekonomi terbatas.

Untuk sektor pangan, Fatmawati menjelaskan bahwa Perda No 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik telah menjadi landasan perencanaan program hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan biru.

Pemprov aktif memantau harga dan neraca pangan, serta menjalankan gerakan pangan murah. Pergub tentang pertanian organik juga tengah difinalisasi, termasuk penguatan peran UPT Balai Sertifikasi Organik yang telah berakreditasi.

Mengenai kebudayaan, Pemprov memprioritaskan penguatan ekonomi kreatif sebagai bagian dari implementasi Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

Fokus pembangunan diarahkan pada pemberdayaan SDM ekraf muda serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual.