PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wagub Sulsel Tak Berdasar Data

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman (48), kritik jawaban Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi (45).

Disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (8/7) malam. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud.

Agenda sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029.

Yeni menilai sejumlah pertanyaan krusial tidak dijawab secara jelas dan berbasis data, khususnya terkait defisit anggaran senilai Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Jawaban disampaikan belum menyentuh substansi persoalan dan tidak disertai data memadai. Ini membuat kami meragukan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yeni.

Baca juga: DPRD Sulsel Sentil Gubernur Andi Sudirman: Utang DBH Ditahan, Itu Pelanggaran!

Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal persoalan ini agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pertanyaan kami cukup rinci, berapa sebenarnya defisit anggaran saat ini, bagaimana kondisi kas Pemprov 2024, dan berapa dana yang telah disalurkan ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Namun, kata Yani, jawabannya bersifat normatif dan tidak menyentuh inti persoalan ditanyakan.

“Padahal kami banyak mengkritisi angka-angka. Jangan sampai seolah-olah dana bagi hasil sudah disalurkan, tapi ternyata jumlahnya tidak sesuai kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemprov,” tegasnya.

Menurut Yeni, sikap Pemprov seolah menghindari transparansi postur fiskal daerah. Padahal, Fraksi PKS menginginkan penjelasan yang konkret dan berbasis data.

“Kami sudah berulang kali membaca dokumen jawaban itu, tapi tidak ada penjabaran rinci mengenai penyebab defisit yang terjadi. Ini menyangkut APBD, bukan persoalan sepele,” katanya.

Ia pun menyayangkan sikap Pemprov yang dianggap tidak serius dalam menjawab pertanyaan yang diajukan secara serius pula.

“Kami bertanya dengan data, jawaban yang kami terima tidak konkret. Lain ditanya, lain dijawab,” jelasnya.

Fraksi PKS juga menyoroti naskah akademik RPJMD yang tidak mencerminkan arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan.

“Kami kecewa, dokumen sepenting ini hanya 78 halaman dan isinya lebih banyak teori tanpa penjabaran teknis,” kata Yeni.

Ia mengingatkan Pemprov lebih serius dalam menyusun dokumen perencanaan.

“Kalau landasannya lemah, jangan harap RPJMD bisa dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, menyoroti jawaban Pemprov terkait utang DBH kepada kabupaten/kota yang dinilai masih terlalu umum dan tidak rinci.

Menurut Fatma, jawaban yang disampaikan Pemprov hanya menyebutkan pembayaran DBH akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan, tanpa mencantumkan angka pasti yang akan dibayarkan.

“Ada beberapa poin mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Kami dari Fraksi Demokrat butuh rincian,” kata Fatma, Selasa (8/7).

Ia menilai, jawaban tersebut hanya bersifat naratif, tidak disertai data teknis yang diperlukan untuk mengukur tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.

“Fraksi Demokrat ingin tahu secara detail berapa besar utang DBH yang akan dibayarkan setiap dua atau tiga bulan. Termasuk berapa yang direncanakan dibayar di tahun 2025, 2026, hingga 2027,” katanya.

Bagi Fatma, kejelasan data ini sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Selain itu, transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kabupaten/kota tersalurkan secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada daerah dirugikan atas ketidaktepatan alokasi atau keterlambatan pembayaran,” katanya.

Fraksi Gerindra

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, berharap agar dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemprov Sulsel.

Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya menjadi landasan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

“Fraksi Gerindra mendukung pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi refleksi dan dasar untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif ke depan,” katanya, Selasa (8/7).

Ia menekankan pentingnya keterlibatan DPRD dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami berharap Pemprov senantiasa memperhatikan pandangan dan masukan dari DPRD,” jelasnya.

Ia menilai, masih perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Fadel menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pembiayaan berbagai program strategis daerah.
Fraksi PKB

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengapresiasi penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.

Menurut Zulfikar, seluruh pertanyaan yang diajukan Fraksi PKB telah dijawab dengan baik dan memuaskan.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov, khususnya kepada Ibu Wakil Gubernur atas sikap, jawaban, dan penjelasan disampaikan. Semua pertanyaan dari Fraksi PKB dijawab secara sempurna,” ujarnya, Selasa (8/7).

Fraksi PPP

Anggota Fraksi PPP DPRD Sulsel, Salman Alfarizi, apresiasi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, atas sikap dan semangatnya menyampaikan pandangan pemerintah pada paripurna RPJMD.

Salman menilai, kehadiran dan penyampaian langsung Wakil Gubernur yang berdiri hampir dua jam hingga menjelang tengah malam menjadi bukti nyata komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

“Kami mengapresiasi Ibu Wagub dengan semangat menyampaikan pandangannya dalam paripurna. Itu menunjukkan wujud nyata dari prinsip pemerintahan akuntabel dan transparan,” ujarnya, Selasa (8/7).

Fraksi PPP menilai, sejumlah respon dari pemerintah dalam dokumen RPJMD menunjukkan langkah positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Beberapa poin penting yang dicatat PPP antara lain komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan digital, sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan global.

Selain itu, Salman menyoroti perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang dinilai sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

“Pemerintah telah menganggarkan pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan, ini langkah yang patut diapresiasi,” katanya.

Fraksi Harapan

Anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN) DPRD Sulsel, Irfan AB mengapresiasi jawaban disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.

Menurut Irfan, seluruh poin dipaparkan telah dijawab dengan baik dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak Fraksi Harapan.

“Kami menerima dan mengapresiasi jawaban disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur semalam. Dari keseluruhan poin dijabarkan, tidak ada masalah dari kami,” ujar Irfan, Selasa (8/7).

Meski demikian, ia menegaskan, Fraksi Harapan tetap mengawal seluruh jawaban tersebut dalam pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus.