Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Sulsel

Dulu Hanya Yeni Rahman Berani Kritik Sudirman Kini Anggota Dewan Ramai-ramai Bicara

Kini Anggota DPRD dari pendukung Andi Sudirman-Fatma juga melayangkan kritik soal utang Dana Bagi Hasil, tak hadiri paripurna hingga antimager.

Editor: Muh Hasim Arfah
dok dprd sulsel/erlan saputra
LEGISLATOR KRITIK SUDIRMAN- Anggota DPRD Sulsel Yeni Rahman (PKS), Heriwawan (Demokrat), Fatmawati (Demokrat), dan Kamaruddin (Fraksi Harapan) mengkritik kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (8/7/2025). Beberapa anggota DPRD Sulsel dari fraksi lain pun ramai-ramai kritik kepemimpinan Andi Sudirman. 

TRIBUN-TIMUR.COM- Tribuners tentu masih ingat dengan kritik Yeni Rahman atas ketidakhadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat rapat paripurna, April 2025 lalu. 

Saat itu, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi baru dua bulan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel. 

Saat itu, hanya Yeni Rahman berani kritik Andi Sudirman Sulaiman

Kini setelah tiga bulan berlalu, tak hanya Yeni Rahman layangkan kritik. 

Beberapa anggota DPRD Sulsel dari fraksi lain pun ramai-ramai kritik kepemimpinan Andi Sudirman. 

Bahkan, DPRD kini melayangkan hak angket terhadap lahan pemprov di CPI. 

Beberapa kritik adalah Andi Sudirman Sulaiman jarang hadiri sidang paripurna. 

Kemudian, soal utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota. 

Tak hanya itu, anggota DPRD Sulsel juga kritik Sudirman soal  

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel tak puas atas jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel terkait utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan setelah mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak hadir secara langsung.

Ia mengutus Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi untuk menyampaikan jawaban resmi Pemprov Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (8/7/2025). malam.

Ketua Fraksi Demokrat, Fatma Wahyudin, menilai jawaban yang disampaikan Pemprov Sulsel terlalu umum.

Menurutnya, jawaban itu tidak memberikan rincian konkret terkait nominal utang DBH yang akan dibayarkan kepada kabupaten/kota di Sulsel.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved