Andi Sudirman Dikritik Legislator Demokrat, Bikin Gerakan Anti Mager Tapi Malas Hadiri Paripurna

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel melayangkan kritik terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. 

Kritik itu dilayangkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2024 dan Rancangan RPJMD 2025–2029, Selasa (8/7/2025) siang.

Sekretaris Fraksi Demokrat, Heriwawan, menyampaikan langsung sindiran tersebut saat menyampaikan pandangan umum fraksi. 

Politisi Partai Demokrat itu, menyesalkan ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis DPRD Sulsel.

Menurut Heriwawan, momen tersebut justru merupakan saat yang krusial untuk menjalin komunikasi antara legislatif dan eksekutif. 

Ketidakhadiran gubernur dinilai mencederai esensi akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

"Fraksi Demokrat menyoroti renggangnya relasi eksekutif dan legislatif belakangan ini. Ketidakhadiran Gubernur atau Wakil Gubernur Sulsel dalam forum resmi seperti Rapat Paripurna bukan hal sepele," tegas Heriwawan di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Lebih lanjut, Heriwawan menyentil citra publik Gubernur Sulsel yang selama ini tampil aktif dalam gerakan sosial.

Namun, Andi Sudirman dinilai abai dalam forum akuntabilitas.

"Hadir di panggung publik seperti ‘Gerakan Anti Mager’, namun ‘mager’ di ruang akuntabilitas memberi kesan abai terhadap substansi," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa undangan DPRD Sulsel adalah mandat rakyat, dan mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan suara publik.

"Kami tegaskan, undangan DPRD adalah mandat rakyat. Mengabaikannya berarti mengabaikan suara publik," tegas Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.

Baca juga: 2 Kali Dikritik Yeni Rahman, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Akhirnya Hadir Rapat Paripurna

Menurutnya, ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis seperti ini bisa merusak komunikasi politik antara dua pilar utama pemerintahan daerah. 

Heriwawan bahkan menyebut dampaknya bisa meluas hingga menimbulkan disinformasi dan melemahkan legitimasi kebijakan di mata publik.

"Ketidakhadiran dalam forum strategis merusak komunikasi, menimbulkan disinformasi, dan melemahkan legitimasi kebijakan. Masyarakat menyaksikan semua ini, dan kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan," tutup Heriwawan.