Alumni MAPK Dorong Revisi UU Pengelolaan Haji, Perkuat BPKH Jadi Lembaga Investasi Umat

Terakhir, pendidikan dan literasi keuangan haji diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait biaya, prinsip syariah, dan hak kewajiban jemaah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan dana haji sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung pelaksanaan ibadah, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

“Kami mendorong BPKH berperan aktif sebagai lembaga investasi syariah, sehingga dana umat tidak hanya terkelola dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi pembangunan umat,” ujar perwakilan alumni dalam pembacaan deklarasi.

Penguatan peran BPKH ini menjadi bagian dari upaya alumni MAPK untuk memberdayakan ekonomi umat melalui sinergi antara institusi keagamaan dan pemerintah. Aspirasi ini kemudian diserahkan langsung kepada perwakilan Kementerian Agama, Dr. Anis Masykhur M.A., untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

Adapun poin lengkap Deklarasi Jakarta yang dibacakan perwakilan masing-masing MAPK, terdiri dari: 

Pertama, para alumni berkomitmen memperjuangkan MAPK menjadi satuan kerja mandiri, baik secara struktur maupun substansi untuk meningkatkan mutu pendidikan berbasis pesantren dan globalisasi.

Kedua, alumni MPAK mendorong penguatan eksistensi madrasah, serta kesetaraan anggaran dan perhatian terhadap hak lulusan madrasah.

Ketiga, para alumni menyepakati pembentukan Ikatan Alumni MAPK Indonesia (IKA MAPK Indonesia) sebagai organisasi resmi berbadan hukum, dengan susunan kepengurusan nasional.

Keempat, alumni mendorong optimalisasi dana tunggu haji untuk pembangunan umat, transformasi mandat BPKH menjadi lembaga investasi syariah, transparansi dana abadi umat, serta revisi regulasi haji demi efisiensi dan keadilan distribusi manfaat.

Kelima, alumni menegaskan komitmen untuk terlibat aktif dalam diplomasi intelektual Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn, untuk merespons isu-isu global. 

Keenam, alumni MAPK se-Indonesia mendorong penguatan literasi media digital, pengembangan platform dakwah digital, dan pengelolaan algoritma media sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Ketujuh, para alumni menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual MAPK merupakan energi moral untuk memperjuangkan inklusi sosial, hak asasi manusia, dan kepedulian ekologis sebagai bagian dari jihad kemanusiaan.

Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap komitmen alumni MAPK sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi dan pendidikan umat Islam di Indonesia.

 Acara ini diharapkan mampu memperkuat peran alumni MAPK sebagai agen perubahan yang peduli pada masa depan pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan di Indonesia.(*)