Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dewan Pendidikan Sulsel Dukung Guru ASN Mengajar di Swasta, Tapi Ingatkan Proses Seleksi

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar menilai kebijakan Pemprov Sulsel terkait guru ASN mengajar di sekolah swasta cukup baik.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM
SEKOLAH SWASTA - Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar (Kiri) saat dipotret dalam diskusi di Redaksi Tribun-Timur.com beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Nadjamuddin (Kanan). Prof Arismunandar sepakat guru ASN bisa ngajar di sekolah swasta. Hanya saja disebutnya butuh pemetaan kompetensi dulu serta kebutuhan tiap sekolah swasta 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana mengirim guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah swasta terus digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Dinas Pendidikan (Disdik) memang sedang dalam pembahasan rencana pengiriman  guru ASN mengajar pada sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan se-Sulsel.

Rencana ini menjadi bagian dari cara Disdik menekan pembiayaan sekolah swasta.

Sehingga siswa yang tidak mampu tertampung di sekolah negeri, bisa mendapat pendidikan swasta.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar menilai kebijakan ini cukup positif.

Selama ini, pembiayaan yang ditarik sekolah swasta kepada siswa memang diperuntukkan ke beberapa item.

Termasuk operasional sekolah, penyediaan fasilitas sampai gaji para guru.

Dengan subsidi melalui suntikan guru ASN, maka Prof Arismunandar menilai bisa menekan pembiyaan ke siswa.

Baca juga: Sekolah Swasta Disarankan Dapat Subsidi, Jadi Alternatif Siswa Tak Lulus SPMB

Sebab persoalan gaji para guru ASN sudah menjadi tanggungjawab pemerintah.

"Subsidi bisa dengan guru. Itu jalan keluar yang manis," kata Prof Arismunandar pada Sabtu (5/7/2025).

Hanya saja, Prof Arismunandar mengingatkan perlu adanya pertimbangan matang.

Utamanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan guru di sekolah swasta.

Setiap sekolah swasta memiliki kebutuhan guru mata pelajaran yang berbeda-beda.

Hal ini harus menjadi pertimbangan, sebab berkaitan dengan rasio guru.

"Perlu dipertimbangkan betul-betul sesuai kebutuhan dan sesuai kualitas pengembangan itu. Harus ada pemetaan," jelasnya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved