Respon Maraknya Manusia Silver dan Pengemis, Pemkot Makassar Dirikan 9 Posko Reaksi Cepat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Strategi baru sedang disusun Pemerintah Kota Makassar untuk menghentikan aktivitas manusia silver dan kawan-kawannya yang meresahkan masyarakat. 

Penyakit sosial ini semakin menjamur di Kota Makassar, mereka kerap beroperasi di titik padat lalu lintas, utamanya di lampu merah. 

Bahkan mereka selalu menunjukan perlawanan saat Pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban. Aksi lempar batu hingga melepas anak panah jadi senjata perlawanannya. 

Biasanya, komplotan manusia silver bersembunyi ketika petugas Satpol PP dan Dinsos melakukan patroli. 

Mereka kembali beraksi usai petugas meninggalkan lokasi. 

Untuk itu, pengawasan berkelanjutan akan dilakukan untuk meminimalisir pergerakan manusia silver dan pengemis lainnya. 

Dinsos bersama Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan sejumlah unsur pilar sosial membentuk sembilan posko pengawasan terpadu di titik-titik rawan. 

Antara lain di kawasan Fly Over, Jl Pengayoman, Jl Mallengkeri, Jl Pajonga Dg Ngalle, Jl Jenderal Sudirman, Jl Sungai Saddang, Jl Masjid Raya, Pintu 1 Unhas, dan Simpang Lima Bandara. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar Zuhur Dg Ranca mengatakan Dinsos akan mengintenskan pengawasan di sembilan titik tersebut.

Baca juga: Manusia Silver di Makassar Makin Brutal, Sosiolog Minta Pemkot Gandeng TNI-Polri

Patroli rutin akan dimassifkan dalam rangka menekan praktik eksploitasi dan memutus rantai ketergantungan hidup anjal dan gepeng di jalanan.

"Patroli akan kami jalankan rutin. Ada sembilan titik yang menjadi prioritas pengawasan. Insya Allah, dengan upaya bersama, penanganan anjal, gepeng, dan manusia silver bisa kita selesaikan," ucap Zuhur, Jumat (4/7/2025). 

Tim gabungan akan ditugaskan untuk siaga di sembilan posko tersebut untuk mengawasi pergerakan anjal gepeng. 

Selain menjaga ketertiban umum, posko ini juga difungsikan sebagai pusat edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan. 

"Sosialisasi juga kami lakukan melalui papan imbauan yang dipasang di setiap posko," katanya. 

Pemkot Makassar mengajak warga mendukung upaya ini dengan menyalurkan bantuan melalui saluran resmi dan lembaga sosial yang terdaftar.

Jaring 11 Anjal Gepeng 

Penjangkauan manusia silver dan gelandangan pengemis telah dilakukan pada, Senin (30/6/2025).

Penjangkauan manusia silver dan gepeng ini dilakukan di lampu lalu lintas Jl Sungai Saddang- JlVeteran, Jl Gunung Bawakaraeng, hingga Jl Pengayoman. 

Total 11 orang berhasil dijangkau dalam penertiban tersebut, antara lain 4  manusia silver, 5 badut dan 2 Pengemis.

Selanjutnya mereka diberikan pembinaan mental, sosial dan rohani di UPT Rumah Penampungan & Trauma Centre Dinas Sosial Makassar selama 5-10 hari.

Warga Didenda Rp1,5 Juta Jika Beri Sumbangan di Jalan 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie menyampaikan, para petugas akan membentangkan spanduk imbauan agar pengendara tidak memberikan uang secara langsung kepada anjal, gepeng, maupun manusia silver.

"Kami akan tempatkan anggota di persimpangan tertentu, membentangkan spanduk yang berisi imbauan agar pengendara tidak memberi. Sekaligus mengedukasi bahwa memberi di jalan bukan solusi," ujar Andi Bukti.

Langkah ini diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap memberi uang di jalan sebagai bentuk kepedulian.

Menurut Andi Bukti, kebiasaan memberi secara langsung hanya akan memperpanjang siklus ketergantungan dan memicu semakin banyaknya praktik eksploitasi di ruang publik.

Larangan memberi sumbangan atau bantuan kepada anjal gepeng di jalanan juga telah diatura dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017, tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang atau barang kepada anjal dan gepeng serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum.

Jika terbukti melakukan pelanggaran, pengguna jalan diancam dengan sanksi denda paling banyak Rp1,5 juta atau sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

Selain itu, Majelis Ulama (MUI) Sulsel juga sudah mengeluarkan fatwa bernomor 01 Tahun 2021 tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.

Dalam fatwa, disebutkan bahwa haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik. (*)