Data Dinas Sosial: Separuh Warga Sulsel Masuk Kategori Miskin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Sebanyak 4,62 juta warga Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024.

Angka tersebut mencakup dua kategori utama yakni warga miskin dan warga yang berpotensi miskin. 

Data ini dihimpun dari input operator di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang diterima Tribun Timur dari Dinsos Sulsel, tercatat sebanyak 4,62 juta jiwa dari total 9,31 juta penduduk Sulsel masuk dalam DTKS tahun 2024. 

Ini berarti sekitar 49,65 persen (separuh) dari seluruh populasi di provinsi ini tercatat sebagai warga miskin atau berpotensi miskin.

Data tersebut merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk dari Data BPS Juni 2023 dengan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) per 6 Februari 2024.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, presentasi penduduk miskin di Sulsel pada 2021 mencapai 8,73 persen.

Kemudian bertahan diangka 8,63 persen pada 2022, lalu naik tipis 8,70 persen pada 2023.

Tahun 2024, kemiskinan masih bertahan di angka 8,07 persen.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal mengatakan, jika data tersebut kini telah dimigrasi ke sistem baru bernama DTSN (Data Terpadu Sistem Nasional) yang mengelompokkan penduduk berdasarkan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

“Yang masuk kategori miskin adalah dari desil 1 sampai desil 5. Itu mencakup miskin, miskin ekstrem, fakir miskin, hingga yang rentan atau pas-pasan,” katanya, Kamis (3/7/2025).

"Artinya, sekitar 40 persen lebih masyarakat Sulsel berada dalam kategori miskin atau berpotensi miskin," tambah dia.

Terkait langkah penanggulangan, kata Malik, bantuan sosial masih menjadi strategi jangka pendek. 

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai maupun sembako, dan disalurkan oleh berbagai jenjang pemerintahan.

“Bansos itu tidak hanya dari provinsi, tapi juga dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga iuran BPJS Kesehatan gratis melalui BPI (Bantuan Pembayaran Iuran),” ungkapnya.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang, Pemprov Sulsel mendorong pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Pelatihan ini melibatkan sejumlah instansi lintas sektor seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata.

Baca juga: 4000 KK di Bone Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Pengamat Sebut Program Pemerintah Belum Tepat Sasaran

“Karena kemiskinan ini bukan hanya jadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tapi juga instansi lain. Tujuannya agar masyarakat punya keterampilan, bisa mandiri, dan memiliki penghasilan sendiri,” jelasnya.

Ia berharap melalui sinergi lintas sektor ini, angka kemiskinan bisa ditekan secara berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada bantuan tunai tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput.

Sosiolog Universitas Negeri Makassar, Idham Irwansyah menyebut stagnansi angka kemiskinan menunjukkan belum adanya intervensi efektif dari pemerintah

"Data kemiskinan yang cenderung stagnan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum efektif dan tepat sasaran," katanya.

Idham menyebut ada banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan bisa bertahan.

Bahkan sifatnya multi dimensional sehingga taraf hidup masyarakat tergolong rendah. 

"Selain itu, karakteristik wilayah yang berbeda sehingga sumber penyebab bisa jadi juga berbeda di setiap Kabupaten/kota, atau antar daerah pesisir, kepulauan, dataran tinggi dan dataran rendah," lanjutnya.

Lebih jauh termasu ketersediaan sarana prasarana Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya.

Sarana dan prasanan yang belum memadai dan tidak merata ini berdampak pada angka kemiskinan tersebut.

"Sehingga berdampak Kepada akses layanan yang juga tidak merata," lanjutnya.(*)