Sulsel Beli Mobil Cetak e-KTP Keliling di Tengah Efisiensi Anggaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

Anggaran makan-minum dipotong, alat tulis dihapus, dan digitalisasi dijadikan alasan penghematan.

Namun di balik jargon efisiensi itu, anggaran ratusan miliar justru disiapkan untuk belanja mobil.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari peningkatan layanan administrasi, terutama di wilayah terpencil.

Namun pertanyaannya sederhana, jika ini soal efisiensi, kenapa yang dibeli justru mobil?

Baca juga: PPPK 2024 Pemprov Sulsel Belum Terima SK, Bandingkan Nasib Tim Ahli Gubernur

Belanja digital dianggap cukup menggantikan kebutuhan manual, sehingga anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh masyarakat.

Dari total realokasi anggaran Rp 1,4 triliun, Pemprov Sulsel alokasikan Rp350 miliar untuk program strategis.

Salah satunya dan yang paling mencolok adalah pengadaan mobil cetak e-KTP keliling untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Disitu ada mobil cetak e-KTP keliling,” ujar Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, Selasa (1/7).

Ia menyatakan, pembelian ini sejalan dengan fokus pada layanan publik, bersamaan dengan program lain seperti penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), sertifikasi halal untuk UMKM, pelatihan usaha, serta dukungan terhadap industri sutera Sulsel.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, sebelumnya menegaskan anggaran hasil efisiensi digunakan untuk membiayai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pengendalian inflasi.

Namun di mata sebagian pihak, prioritas Pemprov Sulsel masih menyisakan ruang kritik.

Realokasi anggaran dianggap belum sepenuhnya lepas dari pola belanja konvensional, termasuk pembelian kendaraan dinas, meski tujuannya untuk layanan publik.

Di tengah tekanan efisiensi dan janji belanja menyentuh rakyat, publik pun mulai bertanya, efisiensi ini sebenarnya untuk siapa?

Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyelesaikan proses efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Hasilnya, Rp 1,4 triliun direalokasi mendukung sejumlah sektor prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Reza Faisal Saleh, menjelaskan, ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Pemprov mengefisienkan pos-pos anggaran dari 52 perangkat daerah yang dinilai tidak mendesak dan mengalihkannya ke program prioritas,” ujar Reza Senin (30/6).

Efisiensi anggaran ini memperkuat belanja daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dana hasil efisiensi ini dialokasikan ke beberapa sektor strategis, antara lain:

Infrastruktur Rp 543,5 miliar. Menjadi sektor penerima alokasi terbesar. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, irigasi dan embung, normalisasi sungai dan tanggul, penyediaan air minum, dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pendidikan Rp 235 miliar: Anggaran ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perbaikan ruang kelas, pembangunan perpustakaan, musala, toilet, dan fasilitas penunjang lainnya.

Kesehatan Rp 97,4 miliar. Digunakan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui intervensi kesehatan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Kelautan Rp 70,74 miliar: Fokus pada pembangunan breakwater untuk mencegah abrasi di wilayah pesisir, penyediaan perahu dan alat tangkap bagi nelayan, dukungan budidaya rumput laut, dan pembangunan apartemen ikan.

Pertanian dan peternakan Rp 84,88 miliar” Anggaran difokuskan pada program mandiri benih padi dan jagung, pembuatan sumur bor untuk pertanian, dan pembangunan closed house untuk peternakan.

Perhubungan Rp 26,3 miliar: Digunakan untuk subsidi penerbangan dan angkutan umum dan pembangunan terminal water aerodrome/seaplane.

Selain sektor-sektor di atas, realokasi juga menyasar berbagai sektor strategis lainnya dengan nilai total mencapai Rp 350 miliar.

“Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tapi penguatan arah pembangunan. Kami ingin memastikan program benar-benar menyentuh rakyat, bukan hanya sekadar proyek,” tegas Reza.