Rekam Jejak Darmawan Prasodjo Dirut PLN Dimarahi Bahlil di DPR RI, Kader PDIP Gagal di Pileg

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak Darmawan Prasodjo Direktur Utama PT PLN (Persero) dimarah-marahi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Sosok Darmawan Prasodjo jadi perhatian setelah disemprot Bahlil.

Ketua Umum Golkar itu emosi dengan kinerja anak buahnya.

Bahlil Lahadalia mencak-mencak saat rapat dengan DPR RI.

Bahlil menyemprot pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN gegara ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.  

Ia tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang 10 ribu?” ujar Bahlil.

Darmawan dimarahi Bahlil, sebelum sebulan menjabat.

Darmawan kembali ditunjuk menjadi Dirut PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu (18/6/2025) kemarin di Kementerian BUMN.

Ia mempertahankan posisinya sebagai pucuk pimpinan perusahaan sejak pertama kali ditunjuk menjadi Dirut PLN pada 6 Desember 2021.

Pria yang akrab disapa Darmo ini bukanlah orang baru di PLN.

Sebelum menjadi Dirut, dia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN pada periode 2019-2021.

Ia lahir di Magelang pada 19 Oktober 1970 dari pasangan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sadja Moeljoredjo dan Ibu Sudarti Sadja.

Ayahnya seorang tentara dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah.

Darmo meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada 1994, serta Master of Computer Science dari Texas A&M University pada 2000.

Ia menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University pada 2011.

Setelah berkarier selama 15 tahun di luar negeri, Darmo pun kembali ke Indonesia pada 2012 dan memulai karier di beberapa posisi, seperti Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013.

Kemudian, ia menjadi Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals tahun 2013-2014, Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013-2014, Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019, serta Komisaris PLN tahun 2018-2019.

Darmo juga sempat berkiprah di partai politik.

Ia menjadi kader PDI-P dan mendaftar sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah pada pemilu legislatif tahun 2014.

Dapil V meliputi wilayah karesidenan Solo yang mencakup Solo, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali.

Namun, Darmo gagal lolos ke DPR karena kalah suara, salah satunya dari Puan Maharani.

Masuk ke lingkaran PDI-P, ia kemudian menjadi tim pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Tugasnya adalah menjadi tim ahli pasangan Jokowi-JK yang bertugas memberikan masukan saat debat capres-cawapres pada Pilpres 2014.

Setelah menjadi penasihat pasangan Jokowi-JK di sektor ekonomi dan energi, Darmo masuk ke lingkaran Istana sebagai Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden pada 2015-2019.

Kala itu, ia diangkat oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.

Bahlil mencak-mencak

Bahlil menyemprot pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN gegara ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.  

Ia tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang 10 ribu?” ujar Bahlil.

Tak puas dengan perbedaan data tersebut, Bahlil langsung menyindir keras para pejabat teknis.

“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, pemerintah menargetkan desa-desa belum mendapat akses listrik akan segera disuplai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tanpa perlu menarik jaringan dari kabupaten.

“Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten, cukup jaringan lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P Hutajulu saat rapat di DPR menyebutkan ada 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.

Dari total itu, terdapat lebih dari 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses listrik hingga triwulan pertama tahun 2025.

Menurut Jisman, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang belum mendapat akses listrik. 

Lokasi-lokasi ini akan menjadi fokus utama dalam program elektrifikasi nasional.

Ia menambahkan, pendanaan proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)