DPRD Makassar Desak Pemkot Tindaklanjuti 1.887 Temuan BPK di LPJ Anggaran 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar telah menyampaikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban (lpj) APBD Pemkot Makassar tahun anggaran 2024.

Setiap fraksi memberi catatan sebagai masukan perbaikan pengelolaan APBD tahun berikutnya.

Fraksi Partai Nasdem yang diwakili Jufri Pabe menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Sulsel mengeluarkan 1.887 rekomendasi terkait perbaikan tata kelola keuangan Pemkot Makassar.

Sebanyak 1.845 merupakan akumulasi rekomendasi lama.

Sementara 42 lainnya merupakan temuan baru dari audit belanja daerah pada Januari 2025.

Rekomendasi tersebut mencakup perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penagihan piutang pajak dan retribusi.

Jufri juga menyoroti pentingnya efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah, pengawasan proyek, penertiban inventaris, legalitas dan pemanfaatan aset, serta pengelolaan kas daerah.

"Peningkatan kompetensi dan integritas SDM keuangan, serta penyelesaian tuntas tindak lanjut rekomendasi audit sebelumnya harus dijalankan," ujar Jufri Pabe dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Selasa (1/7/2025).

Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus menjadi fokus utama Pemkot dalam memperbaiki tata kelola keuangan.

Pemkot diharapkan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Capaian Pendapatan Masih Rendah

Realisasi pendapatan APBD 2024 tercatat 84,14 persen atau Rp4,20 triliun dari target Rp4,99 triliun, dengan sejumlah catatan penting.

PAD hanya terealisasi sebesar 73,99 persen, sementara Pajak Daerah mencapai 81,61 persen.

Meski merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah PAD, terdapat selisih Rp320 miliar dari target.

Sektor Retribusi Daerah hanya mencapai 57,48 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 30,17 persen, dinilai sebagai yang terendah.