Sosok Patarai Amir Soroti Etika Pemerintahan Andi Sudirman Absen Rapat Paripurna

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Andi Patarai Amir anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar menyoroti sikap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman rapat paripurna.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menyoroti etika pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman.

DPRD Sulsel memutuskan menunda rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (30/6/2025) kemarin.

Pihak legislatif tidak terima dengan ketiadaan Andi Sudirman Sulaiman.

Salah satu yang lantang bersuara yakni Andi Patarai Amir.

“Hari ini saya mengusulkan untuk paripurna kita tunda,” tegas Patarai di awal sidang.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menyampaikan bahwa secara aturan tata tertib (tatib) DPRD Sulsel, memang tidak ada kewajiban gubernur hadir langsung. 

Namun, menurutnya, dalam konteks etika pemerintahan, kehadiran langsung gubernur merupakan bentuk penghormatan terhadap DPRD sebagai lembaga sejajar.

“Memang secara aturan Pak Gubernur tidak wajib hadir. Tapi secara etika pemerintahan, seharusnya beliau yang menyampaikan langsung LKPD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Ini laporan pertanggungjawaban keuangan, loh!” tegasnya.

Andi Patarai menambahkan bahwa kendati APBD 2024 disusun gubernur sebelumnya, tanggung jawab penyampaian tetap di tangan Andi Sudirman.

“Walaupun tahun lalu itu bukan beliau gubernurnya, tapi secara etika pemerintahan tidak ada istilah mantan gubernur. Yang dikenal cuma Gubernur," kata Andi Patarai. 

"Jadi kami berharap yang hadir menyampaikan penjelasan LKPD tersebut adalah Bapak Gubernur sendiri,” tambahnya. 

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina membenarkan bahwa Rapat Paripurna yang sedianya digelar pada Senin (30/6/2025) pukul 13.00 WITA.

Agenda paripurna tersebut sejatinya membahas Penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait pengajuan Rancangan Perda (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Namun, hingga waktu yang dijadwalkan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud itu urung dilanjutkan.