Polisi Negara Pengayom Masyarakat

Oleh: Rahmat Muhammad

Ketua Prodi S3 Sosiologi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Bhayangkara ke-79 sejatinya bukan hanya momentum seremonial, tetapi juga ruang refleksi bersama untuk menakar kembali hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.

Dalam perspektif Sosiologis, institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak berdiri di ruang hampa.

Ia lahir, tumbuh dan berkembang dalam interaksi yang dinamis dengan masyarakat. Maka, penting untuk menilik “bagaimana masyarakat memandang polisi hari ini?”

Dalam teori structural fungsionalisme, institusi kepolisian diposisikan sebagai pilar penopang keteraturan sosial.

Polisi diandaikan sebagai representasi negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban.

Namun dalam praktik sosial sehari-hari, persepsi publik terhadap polisi tidak selalu selaras dengan harapan normatif tersebut.

Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap Polri sebagai pelindung dan pengayom.

Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang merasa kecewa akibat pengalaman buruk, ketimpangan perlakuan atau isu-isu ketidakadilan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ini semakin terlihat dalam lanskap media sosial. TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya menjelma menjadi panggung opini publik.

Di sana, citra polisi dibentuk bukan hanya dari apa yang dilakukan secara institusional, tetapi juga dari potongan-potongan video viral, ada yang menampilkan polisi humanis dan inspiratif, namun tak jarang pula yang memperlihatkan arogansi dan penyalahgunaan wewenang.

Di sinilah pentingnya membaca masyarakat digital secara sosiologis, publik hari ini bukan hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga produsen narasi dan pengontrol wacana.

Data survei dari berbagai lembaga, misalnya Indikator Politik Indonesia dan LSI, menunjukkan fluktuasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Pada momen tertentu seperti penanganan bencana atau operasi kemanusiaan, citra polisi meningkat.