PLTN Dibangun untuk Aliri Listrik Sumatera dan Kalimantan, Mulai Beroperasi 2032

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong diversifikasi sumber energi nasional guna mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Satu diantara langkah yang ditempuh adalah memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target mulai beroperasi pada tahun 2032 atau 2033.

“Lalu nuklir ada 250 megawatt, 2 unit. Di RUPTL kami sudah menentukan di sistemnya, bukan di lokasi persisnya,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, Senin(30/6).

Ia menjelaskan bahwa kedua unit pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut akan ditempatkan di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Jisman, lokasi pastinya masih dalam tahap kajian, tetapi sudah ditentukan pada wilayah cakupan sistem.

“Jadi di sistem Sumatera dan sistem Kalimantan. Jadi bisa saja itu di sekitar Sumatera Utara, Sumatera dekat-dekat Kepri (Kepulauan Riau), jadi ada di sekitar Babel (Bangka Belitung) dan Kalimantan Barat,” ucapnya.

Adapun kapasitas masing-masing unit PLTN yang direncanakan adalah 250 megawatt.

 “Jadi 2 x 250 MW yang akan Commercial Operation Date (COD) di 2032 dan 2033,” ungkap Jisman.

Selain nuklir, ESDM juga tengah mendorong pengembangan sumber energi terbarukan lainnya. Misalnya proyek percontohan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan arus laut di kawasan timur Indonesia.

“Kita mengembangkan arus laut sebagai pilot project 45 megawatt di Nusa Tenggara,” katanya.

Jisman juga menekankan pentingnya langkah dekarbonisasi di sektor pembangkit berbasis batu bara. Dia meminta agar PLN segera mempercepat penggunaan teknologi co-firing untuk menurunkan emisi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Kita minta teman-teman PLN supaya mendorong menggunakan co-firing, menurunkan penggunaan batu bara dalam rangka menurunkan emisi PLTU,” pungkasnya.

Akses Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mencatat bahwa masih terdapat 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.

Dari total itu, terdapat lebih dari 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses listrik hingga triwulan pertama tahun 2025.

Pemerintah pun tengah menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengaliri listrik ke 10.068 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah tersebut.

"Ada 10.068 lokasi yang tidak mempunyai akses aliran listrik, kalau dari rumah tangganya sudah ada 98,51 persen dari total Rumah Tangga nasional 86.598.260 yang kita dapatkan sumber datanya dari BPS. Jadi Rumah Tangga belum berlistrik itu ada 1.287.164," ujar Jisman.

Menurut Jisman, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang belum mendapat akses listrik.

Lokasi-lokasi ini akan menjadi fokus utama dalam program elektrifikasi nasional.

Ia menambahkan bahwa pendanaan proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PNM (Permodalan Nasional Madani), bisa saja dibiayai oleh entah siapalah, pengusaha, ada CSR,” ujarnya.

Agar pelaksanaan proyek dapat transparan dan terukur, Jisman menekankan pentingnya pelaporan dan koordinasi lintas pihak.

“Kita berharap itu dilaporkan kepada kami. Dari 10.068 itu kan kelihatan, lima program lima tempat, 20 program 100 tempat, ya kira-kira begitu, supaya transparan,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa roadmap yang disusun bersifat fleksibel dan akan direvisi sesuai dengan dinamika di lapangan.

“Makanya kami harus menetapkan roadmapnya. Itu untuk sementara, bisa bukan harga mati tapi direvisi. Andaikata ada daerah baru, kita tidak bisa menahan masyarakat itu untuk berdiam di situ. Kalau ada kehidupan di tetangganya, mereka pindah juga. Listrik harus hadir,” kata Jisman.

Terkait kebutuhan investasi, Jisman menjelaskan bahwa untuk mencapai akses listrik 100 persen khusus jaringan dan pembangkit PLN, dibutuhkan dana sekitar Rp 42,26 triliun. “Itu sudah kami hitung berdasarkan roadmap, berdasarkan apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer, trafo jenis apa yang digunakan, kira-kira seperti itu. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman PLN,” katanya.

Selain lokasi yang belum teraliri listrik, Jisman juga menyoroti adanya 420 lokasi yang masih menerima layanan listrik di bawah 24 jam. Untuk meningkatkan layanan tersebut, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun. (Tribun Network/mam/wly)