Maros Kekurangan 680 Guru ASN, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel: Kita Bisa Sebut Darurat Guru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Kabupaten Maros saat ini masih kekurangan tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros, Zainuddin, mengungkapkan, kebutuhan guru ASN di Kabupaten Maros masih cukup besar, mencapai 680 orang.

“Untuk PAUD, kita masih butuh sekitar 25 guru dan 5 kepala sekolah,” sebutnya, Rabu (25/6/2025).

Sedangkan pada tingkatan SD membutuhkan 572 guru.

Ia merinci, kebutuhan guru SD terdiri atas 388 guru kelas, 78 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta 106 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Sementara untuk tingkat SMP, masih dibutuhkan 83 guru.

“Rinciannya, 14 guru PPKn, 2 guru IPS, 30 guru TIK, 2 guru PAI, 15 guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta 20 guru Seni Budaya dan Prakarya,” bebernya.

Baca juga: Disdik Palopo Liburkan Guru Saat Libur Sekolah, BKPSDM Minta Tetap Masuk Kerja

Baca juga: Guru ASN Mengajar di Swasta, Direktur Sekolah Athirah: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas

Zainuddin menyebutkan, kekurangan guru tersebut terjadi karena dua faktor.

Salah satunya, terus bertambahnya jumlah siswa sehingga harus menambah rombongan belajar (rombel).

Tak hanya itu, banyak guru yang memasuki masa pensiun.

“Sementara rekrutmen guru ASN baru masih sangat terbatas. Kami sudah melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat,” katanya.

Namun, kata dia, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan keuangan negara untuk membiayai pengangkatan tenaga pendidik ASN secara besar-besaran.

“Kita juga sudah mengusulkan formasi guru untuk penerimaan ASN berikutnya. Tapi untuk jumlah pastinya itu kewenangan BPKSDM, karena tergantung jatah tiap daerah yang juga masih harus dibagi ke beberapa OPD,” jelasnya.

Zainuddin menegaskan, kondisi saat ini memang belum ideal.

“Akibatnya, banyak guru harus merangkap mengajar di dua kelas, bahkan beberapa kepala sekolah ikut turun tangan mengajar demi menutupi kekurangan tenaga pengajar,” sebutnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Prof Arismunandar, menyebut situasi ini bisa menimbulkan dampak serius dalam jangka panjang jika tidak segera diatasi.

“Kekurangan guru tentu akan menimbulkan masalah. Ini bisa berdampak pada terganggunya proses pembelajaran, karena guru adalah faktor utama dalam menentukan kualitas pembelajaran,” tegasnya.

Menurut Arismunandar, dibutuhkan langkah strategis dan juga langkah darurat untuk mengatasi kondisi kekurangan guru ini.

“Kalau perlu, kita bisa sebut ini sebagai ‘darurat guru’. Harus ada kebijakan taktis, misalnya memberi ruang bagi sekolah untuk mengangkat guru honorer,” ujarnya.

Namun, ia mengakui hal itu tidak mudah dilakukan karena terbentur regulasi.

“Sekarang ini aturan tidak membolehkan lagi pengangkatan guru honorer. Padahal, pemerintah daerah punya keinginan kuat untuk itu, tapi terbentur aturan. Yang diperbolehkan hanya pengangkatan melalui jalur ASN dan PPPK,” terangnya.

Ia mengatakan, idealnya satu sekolah dasar memiliki enam guru kelas, satu guru PJOK, dan satu guru PAI.

Untuk SMP, setiap bidang studi harus terisi.

“Kalau pun memungkinkan, pengangkatan guru honorer bisa saja dilakukan dengan pembiayaan melalui dana BOS. Tapi lagi-lagi, hal itu butuh penyesuaian aturan,” tutupnya.(*)