Harga Ayam di Sulsel Tak Stabil, Ancaman Serius bagi Peternak?

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga ayam hidup atau live bird di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mengalami tekanan dalam dua tahun terakhir akibat potensi kelebihan pasokan (over supply).

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dan urun rembuk pasokan serta harga ayam hidup wilayah Sulawesi yang digelar oleh Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Sulsel di Hotel Dalton, Kota Makassar, Rabu (25/6/2025).

Berdasarkan data Pinsar Sulsel, harga ayam hidup kerap berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), yang menyebabkan kerugian berkelanjutan bagi para peternak mandiri.

Sepanjang tahun 2023, harga ayam hidup berada di bawah HPP selama sembilan bulan dari total dua belas bulan.

Hanya pada bulan Juli harga setara dengan HPP, sementara bulan Mei dan Juni mencatatkan harga di atas HPP.

Rata-rata harga ayam hidup sepanjang 2023 tercatat sebesar Rp19.850 per kilogram, jauh di bawah estimasi HPP yang berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram.

Bahkan, harga terendah tercatat pada Februari 2023, yakni sebesar Rp16.700 per kilogram.

Situasi serupa terjadi pada tahun 2024.

Meskipun pada awal tahun harga sempat tinggi seperti Januari Rp23.500 dan April Rp24.000 per kilogram namun tren penurunan terjadi sejak Mei hingga September.

Pada Juli 2024, harga ayam hidup bahkan menyentuh titik terendah sebesar Rp13.800 per kilogram, disusul Agustus dan September masing-masing sebesar Rp15.400 dan Rp14.900 per kilogram.

Rata-rata HPP tahun 2024 berada pada kisaran Rp20.500 hingga Rp21.500 per kilogram.

Kondisi pada tahun 2025 juga menunjukkan tren serupa. Hingga Juni 2025, harga ayam hidup kembali berada di bawah HPP.

Harga terendah terjadi pada Februari 2025, yakni sebesar Rp15.900 per kilogram.

Rata-rata HPP untuk semester pertama 2025 tercatat antara Rp19.500 hingga Rp20.500 per kilogram.

Ketua Pinsar Sulsel, Muh Yusuf Madamin, mengatakan bahwa rapat ini penting untuk mencari solusi atas ketimpangan antara pasokan dan permintaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Selama ini kita seolah-olah selalu mengalami surplus, sehingga harga ayam hidup sering kali berada di bawah HPP peternak kecil,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha peternakan rakyat, khususnya peternak mandiri yang tidak memiliki kekuatan dalam mengatur pasar.

“Rapat ini diadakan agar ada titik temu antara kebutuhan dan produksi ayam pedaging di Sulawesi secara umum,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pinsar Sulsel, Hendro P Utoro, menyatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, peternak mandiri terus merugi akibat harga jual yang tidak menutupi biaya produksi.

“Kami menduga penyebab utamanya adalah kelebihan pasokan. Pengawasan dari pemerintah sebelumnya juga belum terlalu fokus,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah agar lebih berpihak kepada peternak kecil.

“Baik itu peternak individu maupun yang berada dalam kemitraan, mereka harus dibantu agar tetap bisa bertahan,” katanya.

Lebih lanjut, Hendro menjelaskan bahwa distribusi bibit ayam yang belum merata juga menjadi persoalan, karena tidak mempertimbangkan faktor demografi.

Akibatnya, pasar dan produksi cenderung menumpuk di satu wilayah saja.

“Data yang ada masih bersifat asumsi. Maka, peran pemerintah dalam hal legalisasi dan pengawasan data sangat penting,” tegasnya.(*)