Kemenag Ungkap Isi Nota Diplomatik Dubes Saudi, Ini 5 Poin Evaluasi Haji

TRIBUN-TIMUR.COM, MADINAH – Kementerian Agama buka suara soal nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang menyangkut dinamika penyelenggaraan haji 2025. Nota tersebut telah diselesaikan bersama dan bersifat internal.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menegaskan bahwa nota itu hanya ditujukan kepada tiga pihak.

“Nota ini hanya ditujukan ke tiga pihak,” ujar Hilman di Madinah, Jumat (20/6/2025).
Tiga pihak yang dimaksud yaitu Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Dirjen Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI.

Nota diplomatik tersebut diterbitkan pada 16 Juni 2025.

Menurut Hilman, isi nota itu berupa evaluasi teknis operasional yang sebelumnya telah dibahas bersama.

“Sebagian besar isu sudah selesai sejak dua sampai empat pekan lalu,” ujarnya.

Hilman menyebut, setidaknya ada lima poin yang dibahas dalam nota tersebut:

Ketidaksesuaian Data Jemaah

Baca juga: 10 Juli, Arab Saudi Umumkan Kuota Haji Indonesia 2026

Terkait ketidaksesuaian data jemaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Masalah ini sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025.

“Kadang manifest berubah karena ada jemaah batal berangkat,” katanya.

Pergantian dilakukan agar kursi pesawat tidak kosong. Konsolidasi data dilakukan setiap hari oleh misi haji dan otoritas Saudi.

“Kita bahu-membahu menyinkronkan data dengan Syarikah dan Kemenhaj,” kata Hilman.

Pengangkutan Jemaah dari Madinah ke Makkah

Ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jemaah dalam satu kloter. Jemaah tersebut sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi.

“Kami sediakan mobil sendiri agar mereka bisa menyusul,” jelasnya.

Penempatan Hotel Tidak Sesuai

Sebagian kecil jemaah dipindah dari hotel yang ditentukan syarikah karena ingin bergabung dengan keluarga.

“Mayoritas sesuai syarikah, tapi ada yang pindah karena ingin gabung keluarga,” katanya.

Permintaan juga datang dari suami-istri dan lansia yang ingin bersama pendampingnya.

Kesehatan Jemaah Lansia dan Risiko Tinggi

Pemerintah Saudi sempat khawatir karena tingginya angka jemaah wafat.

“Kami imbau KBIHU agar tidak memaksakan ibadah sunnah ke jemaah lansia,” ujarnya.

Menurut isi nota, seleksi jemaah perlu lebih ketat ke depan, termasuk menolak calon jemaah yang memerlukan cuci darah atau memiliki kondisi berat.

“Medan haji itu berat, keluarga harus bijak bila ada anggota sakit,” katanya.

Pembayaran Dam Jemaah Haji Tamattu’

Kemenag telah menyampaikan skema pembayaran dam kepada pihak Saudi. Mekanisme melalui Adahi atau lewat Baznas di Tanah Air juga sudah dijelaskan.

Namun, banyak jemaah sudah lebih dulu menggunakan RPH atau mitra mukimin. Tahun ini, Saudi melarang pembelian kambing secara mandiri.

“Kontrak dengan Adahi belum ditandatangani karena masih negosiasi jumlah,” katanya.

Hilman menilai, ke depan, kebijakan hadyu harus diatur lebih jelas.

“Sistem pembayaran dam harus masuk kebijakan pembiayaan sejak awal,” ujarnya.

Ia berharap penjelasan ini bisa menjernihkan isu yang berkembang di masyarakat.

“Semua isu dalam nota sudah selesai dibahas jauh sebelum puncak haji,” pungkasnya.
(Media Centre Haji)