Daftar 27 Alumni STPDN/IPDN Dilantik Jadi Pejabat era Munafri-Aliyah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pimpinan tertinggi Pemerintah Kota Makassar semakin menunjukkan kepercayaan besar terhadap para alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan melantik sejumlah lulusan bergelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP) ke posisi strategis dalam jajaran eselon II, III, dan IV.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, rotasi dan mutasi yang dilakukan bagian dari dinamika sistem pemerintahan. 

"Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum," ucapnya dalam pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar di Balaikota, Jl Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/6/2025). 

Pergeseran dan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.

Ia juga menegaskan, ini bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat," tegas Munafri.

Baca juga: Mutasi Perdana Munafri-Aliyah, 46 Pejabat Eselon II,III, IV Dilantik, 22 Kepala Dinas Bergeser

Empat bulan memimpin Pemkot Makassar, ia secara langsung mengamati dan mengevaluasi pergerakan kinerja OPD.

Katanya, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.

"Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja," tuturnya

Munafri mengajak semua elemen untuk semangat membangun tim pemerintahan yang kuat dan saling mendukung.

Pemkot Makassar diharapkan mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. 

Ia mengingatkan, tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.

"Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.