Hadiah atau Titipan? Karantina Sulsel Buka Suara soal Burung Rangkong Diserahkan ke Eks Pj Gubernur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait penyerahan burung rangkong kepada eks Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat masih menjabat.

Humas Balai Karantina Sulsel menegaskan bahwa burung dilindungi tersebut tidak diberikan sebagai cinderamata, melainkan hanya dititipkan karena adanya pemeliharaan di Instalasi Karantina Hewan (IKH) pada saat itu.

Saat ini, burung tersebut telah kembali ke Instalasi Karantina Hewan milik Karantina Sulsel.

Balai Karantina Sulsel menegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan hibah atau kepemilikan pribadi, melainkan simbol komitmen bersama dalam pelestarian keanekaragaman hayati Sulawesi.

Balai Karantina mengajak seluruh pihak untuk memahami konteks kegiatan ini sebagai langkah edukatif dan promotif terhadap konservasi satwa liar.

Selain itu, Balai Karantina Sulsel terus berkomitmen melindungi satwa dilindungi dan menindak setiap bentuk perdagangan ilegal flora dan fauna.

Sebelumnya diberitakan bahwa Balai Karantina Sulsel diduga mengetahui seluk-beluk keberadaan burung rangkong yang pernah ditolak di Surabaya pada 2024 lalu.

Satwa terlindungi ini merupakan hewan yang dikirim dari Makassar ke Surabaya.

Berdasarkan pengakuan informan Tribun Timur, tepat pada 29 Februari 2014, Balai Karantina Surabaya melakukan pengawasan rutin di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 

Salah satu kapal yang diperiksa adalah KM Dharma Kencana VII yang sandar di dermaga Jamrud Utara, dari Makassar.

Saat melakukan penyisiran dan barang muat, petugas melihat ada transaksi dan serah terima barang yang dicurigai adalah burung.

Setelah petugas Karantina Surabaya memeriksa, ternyata box tersebut berisi 2 ekor burung rangkong, merupakan satwa yang dilindungi.

Pihak bersangkutan juga tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan karantina asal (Makassar).

Karenanya, Balai Karantina Surabaya membuat surat perintah penolakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, satwa yang tidak lengkap dokumennya akan dilakukan penolakan dan diserahkan ke pengirim.

Jika tidak ditemukan, maka satwa tersebut diserahkan ke instansi berwenang dalam hal ini BKSDA, atau opsi lain dengan cara dimusnahkan.

Selanjutnya, pada Maret 2024, direncanakan penyerahan satwa kepada Balai Besar Konservasi Sulawesi Selatan bertempat di Satuan Pelayanan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

Hanya saja, penyerahan satwa tersebut tak sempat terlaksana. 

Belakangan, beredar informasi bahwa Kepala Balai Karantina Sulsel, Sitti Chadidjah, memberikan cinderamata kepada Pj Gubernur Sulsel saat itu, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berupa burung rangkong.

Burung tersebut dicurigai adalah burung yang sempat ditolak oleh Balai Karantina Surabaya pada Februari lalu.

Ketua Tim Penegakkan Hukum Karantina Pertanian Makassar yang menjabat saat itu, Aspar, mengatakan tidak berada di lokasi pada saat kejadian.

"Saya tidak tahu kronologis karena saya tidak ada waktu itu. Dan tidak ada juga laporan ke saya pada saat saya jadi Ketua Tim Gakkum, hanya saya mendengar ada yang beredar informasi seperti itu (penyerahan burung rangkong dari Balai Karantina ke Prof. Zudan)," tulisnya via WhatsApp kepada media.

Aspar mengarahkan untuk konfirmasi dugaan ini ke pejabat Balai Karantina lainnya, Anak Agung Istri Agung Mirah Dwija.

"Bu Mirah saja dihubungi yang tahu persis persoalan itu, karena saya waktu itu lagi perjalanan dinas ke Parepare," katanya.

Sementara, Anak Agung Istri Agung Mirah Dwija saat dihubungi, meminta agar berkoordinasi dengan Humas Karantina Pertanian Makassar untuk dikomunikasikan ke pimpinan atau Kepala Balai Karantina Makassar. (*)