Rp25 Miliar Disiapkan untuk Pembebasan 15 Hektare Lahan Bandara Arung Palakka

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Operasional Bandar Udara Arung Palakka di Jalan Bandara, Kelurahan Mappolo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, hingga kini belum ada kejelasan.

Pihak Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Arung Palakka menyatakan saat ini tengah fokus meminta dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk pembebasan lahan.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, saat dikonfirmasi Minggu (15/6/2025), menyambut baik rencana tersebut.

Apalagi, rencana ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat kunjungannya ke Bone bersama Menteri Pertanian pada Hari Jadi Bone (HJB) April lalu.

Diketahui, dana pembebasan lahan akan dikucurkan sebesar Rp25 miliar untuk pembebasan sekitar 15 hektare.

"Yang jelas kita akan dikomunikasikan (ke masyarakat)," ujar Andi Akmal.

Ia menyebut, rencana pembebasan lahan bandara ini sebenarnya sudah dirancang sejak 2024, namun gagal terealisasi.

"Tahun lalu itu sekitar Rp7,5 miliar, tapi gagal dikucurkan. Sekarang Rp25 miliar dananya untuk pembebasan lahan sekira 15 hektare," jelasnya.

Dengan perluasan lahan bandara ini, ia berharap nantinya bisa dibuka penerbangan langsung ke Jakarta dan Surabaya.

Ia juga membuka peluang pemberangkatan haji langsung dari Bone tanpa harus melalui Makassar.

Sebelumnya, UPBU Arung Palakka sempat menjadwalkan operasional bandara dimulai pada awal April 2025. 

Namun hingga kini belum terealisasi.

Kepala UPBU Bandara Arung Palakka, Andi Indar Gunawan, saat dikonfirmasi Kamis (12/6/2025), mengatakan pihaknya kini fokus pada perluasan bandara.

"Terkait operasional, juga menjadi prioritas. Tapi kami masih menunggu keputusan Pak Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman)," akunya.

Ia menyebut, pihaknya telah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait perluasan ini.

"Kemarin (9/6) saya sudah rapat di kantor gubernur, dan kami juga sudah laporkan ke Pak Wabup (Andi Akmal), terkait dukungannya untuk pembebasan lahan," ungkapnya.

Menurutnya, pembebasan ini akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BK Provinsi). 

Namun, dukungan Pemkab Bone tetap dibutuhkan untuk kelancaran prosesnya.

Pembebasan lahan akan dilakukan ke arah timur dari lokasi bandara saat ini, dengan penambahan panjang sekitar 1.100 meter dari panjang landasan eksisting 1.400 meter. 

Sementara untuk lebarnya, akan dibebaskan sekitar 45 meter.

"Tentunya kalau dari sisi keinginan provinsi itu (menginginkan) Boeing. Jadi, dari sisi fasilitas harus mendukung, termasuk perpanjangan dan kelengkapan fasilitas lainnya," tandasnya. (*)