Wali Kota Makassar Buka-bukaan Alasan Ganti Pejabat Pemkot

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Beredar informasi mengenai daftar nama pejabat yang akan mengisi jabatan eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Sebanyak 70 nama disebut-sebut telah diusulkan untuk dilantik mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot.

Dari informasi yang dihimpun, hampir seluruh pejabat eselon II mengalami pergeseran posisi. Hanya 10 orang yang dipertahankan di jabatan semula.

Sejumlah nama juga telah bocor ke publik meskipun belum diumumkan secara resmi.

Beberapa posisi strategis seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Dinas Penataan Ruang, Sekretaris DPRD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemuda dan Olahraga, BPBD, serta BRIDA saat ini masih lowong.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemkot akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang berasal dari pejabat sekretaris dinas terkait.

Mereka dijadwalkan akan dilantik secara bersamaan dengan pejabat lainnya.

Sebagai contoh, Andi Asminullah akan dilantik sebagai Sekretaris Bapenda dan sekaligus menjabat sebagai Plt Kepala Bapenda.

Hal serupa juga terjadi pada Khamelia Thamrin Tantu, yang akan menjabat sebagai Sekretaris BKPSDMD dan merangkap sebagai Plt Kepala BKPSDMD. 

Skema serupa juga diterapkan untuk jabatan-jabatan strategis lainnya yang masih kosong.

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri,  tidak mengelak, tidak juga membenarkan.

“Kalau betul ya betul, kalau tidak ya rumor. Di setiap masa, tentu kita melihat bagaimana kondisi birokrasi. Ada yang pensiun, ada yang bergeser, ada juga yang kosong dan perlu diisi. Tidak mungkin kita ajukan proses ini kalau tidak untuk mengisi kekosongan. Jadi tentu akan ada yang baru,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Rabu (11/6/2025).

Adapun jabatan yang masih lowong pasca mutasi ini akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding).

Pemkot Makassar akan mengajukan proses seleksi kepada pemerintah pusat.

Jika disetujui, maka tim seleksi (Timsel) untuk lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) akan segera dibentuk.