Jelang Musda Partai Golkar Sulsel Memanas saat IAS-Appi Roadshow

TRIBUN-TIMUR.COM- Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025, dinamika internal partai mulai menghangat. 

Hal ini diungkapkan oleh Armin Mustamin Toputiri, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sulsel dalam Ngobrol Politik (Ngopi) di studio Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2025). 

Dalam keterangannya, Armin menyebutkan, masa kepemimpinan Ketua DPD Golkar Sulsel saat ini, Taufan Pawe, akan berakhir dua bulan lagi.

Sehingga Musda akan digelar pada bulan yang sama, Agustus 2025.

Baca juga: IAS Sambangi Golkar Luwu Jelang Musda Sulsel

"Biasanya dua bulan sebelum Musda, dinamika mulai terasa. Salah satu pemicunya adalah aturan dalam petunjuk teknis (juknis) yang mengharuskan setiap kandidat memiliki dukungan minimal 30 persen suara untuk bisa maju sebagai calon," ujar Armin.

Dengan total 30 suara yang terdiri dari DPD II se-Sulsel, organisasi pendiri, dan sayap partai, maka setiap calon wajib mengantongi minimal sembilan suara untuk memenuhi syarat pencalonan.

Namun, lanjut Armin, ada ambisi lebih besar dari sejumlah kandidat: mengamankan 16 suara atau 50 persen plus satu, demi membuka peluang aklamasi.

“Kalau ada yang berhasil mendapatkan 16 suara sah berdasarkan hasil verifikasi, maka Musda hanya tinggal mengesahkan calon tersebut secara aklamasi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan saat ini sudah ada dua nama yang aktif bersosialisasi dan membangun dukungan, yakni Ilham Arief Sirajuddin dan Munafri Arifuddin.

Keduanya bergerak ke DPD II untuk menggalang dukungan tertulis, sebagaimana dipersyaratkan juknis.

Namun, Armin menegaskan bahwa dukungan itu nantinya tidak bisa hanya berbentuk surat biasa.

Tim verifikasi dari DPD I akan memastikan bahwa dukungan berasal dari keputusan pleno yang sah dan kolektif dari masing-masing pemilik suara.

"Yang dilihat adalah absensi dan hasil pleno, bukan surat dukungan sepihak dari ketua saja. Ini penting untuk menjamin keabsahan dukungan," ujarnya.

Ia juga menyebut adanya kandidat lain yang disebutnya masih “menunggu wangsit” dan belum aktif secara terbuka.

Namun dinamika ini justru memperlihatkan betapa panasnya persaingan menjelang Musda.

“Kalau ditanya seru atau tidak, ya memang seru. Karena semua berebut dukungan untuk bisa lolos sebagai calon atau bahkan langsung aklamasi,” pungkasnya.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : Juklak-02./DPP/Golkar/IV/2025 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya Di Daerah pasal 13 Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur, berikut syarat bakal calon ketua: 

1) Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

2) Berpendidikan minimal S-1 (Strata 1) atau setara/sederajat.

3) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

4) Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas

5) Tidak pernah terlibat G-30 S/PKI.

6) Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai GOLKAR.

7) Telah aktif menjadi Pengurus sekurang- kurangnya 1 (satu) periode pada tingkatannya, dan atau satu tingkat diatasnya, dan atau satu tingkat dibawahnya, dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan ditingkatannya, dan atau satu Tingkat diatasnya.

8) Didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara

9) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.

10) Apabila terdapat kader Partai GOLKAR yang akan maju sebagai calon Ketua, tetapi tidak memenuhi kriteria persyaratan di atas maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.

(tribun-timur.com)