Hujan Interupsi saat Rapat RPJMD, Legislator Parepare Soroti Tenaga Ahli dan PKL

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyerahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2025–2029 diwarnai sejumlah interupsi dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Parepare, Selasa (10/6/2025).

Rapat dimulai pukul 10.20 WITA dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto.

Awalnya, penyerahan dokumen RPJMD dari Pemerintah Kota ke pimpinan DPRD berlangsung lancar.

Namun, ketegangan muncul saat sejumlah legislator menyampaikan interupsi.

Legislator Partai Gelora, Asy’ari, mempertanyakan keberadaan 12 tenaga ahli di Dinas Kominfo.

“Saya dengar ada 12 tenaga ahli di Kominfo. Ini tidak sesuai dengan Inpres. Apa sebenarnya tupoksi mereka?” tanyanya.

Interupsi juga datang dari legislator Partai PKB, Andi Fudail, yang menyoroti kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai tidak merata.

“Penertiban PKL ini jadi perbincangan warga karena tidak merata. Ini harus adil, karena banyak yang berjualan di trotoar,” ujarnya.

Situasi memanas ketika Wakil Ketua DPRD, Suyuti, menanggapi interupsi tersebut dengan menyebut bahwa para legislator belum "move on" dari Pilkada.

“Mungkin belum move on dari Pilkada,” katanya.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras.

“Itu keliru, Pak! Kalau disebut belum move on dari Pilkada, apa maksudnya? Tolong kata-kata itu ditarik!” seru Asy’ari dengan nada tinggi.

Legislator PKS, Sappe, juga menyanggah pernyataan Suyuti.

“Tidak boleh lagi bahas Pilkada, Pak. Kita ini memberi masukan agar tata kelola pemerintahan di Parepare berjalan sesuai aturan, bukan bicara soal Pilkada,” tegasnya.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, yang memimpin jalannya sidang, menenangkan suasana dengan memukul palu sidang. (*)