Kepsek Sekolah Rakyat Direkrut Kemendikdasmen, Guru Dipilih Pemda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setiap Sekolah Rakyat harus dibekali guru dan kepala sekolah. 

Sebab sekolah rakyat akan menerapkan sistem boarding school atau berasrama.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel Abdul Malik menyebut terkait kepala sekolah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara guru pelajaran akan diserahkan ke pemerintah daerah yang menyediakan lahan.

"Terkait rekrutmen tenaga didik dan kepsek. Kepsek itu kewenangan kementerian pendidikan (Kemendikdasmen), sudah ada suratnya," kata Abdul Malik di ruang kerjanya pada Kamis (5/6/2025).

"Tenaga didik diberikan kepada Dinsos provinsi dan kab/kota sesuai pemda yang siapkan lahan dan akan ditetapkan Kemensos," lanjutnya.

Guru akan disediakan pemerintah daerah. Misalnya untuk sekolah rakyat di Wajo, Sidrap dan Takalar maka akan disediakan pemerintah kabupaten tersebut.

Sementara sekolah rakyat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov).

Sebab gedung sekolah rakyat di BPSDM memang disediakan Pemprov Sulsel

"Semua tenaga didik yang ASN akan diangkat jadi pegawai Kemensos," jelasnya.

Kualitas guru pun akan terjamin sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

Terlebih sekolah akan menerapkan Learning Management System (LMS). Sehingga guru pastinya harus paham dengan perkembangan teknologi.

Sekolah rakyat memang dirasa perlu, terlebih bagi anak-anak selama ini tidak mendapat layanan pendidikan.

Banyak anak-anak yang harus bergelut dengan aktivitas mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi ini membuat waktu meraih pendidikan berkurang, bahkan ada memilih tidak bersekolah.

"Makanya dibuka sekolah rakyat yang full boarding school semua anak sekolah dan tinggal di asrama. Tidak ada yang pulang ke rumah," kata Abdul Malik.

Konsep Boarding School diterapkan agar anak-anak bisa fokus pada pendidikannya. 

Mereka dipastikan mendapat kualitas pendidikan layak dengan tenaga pengajar dan fasilitas yang layak pula. 

Abdul Malik menilai program ini sebagai intervensi memberantas kemiskinan.

Dengan memberikan bekal pendidikan, anak bisa mengangkat perekonomian keluarga di masa depan.

Sehingga memutus rantai kemiskinan keluarga

"Ini Ide murni pak Prabowo untuk pengentasan kemiskinan. Itu pertama. Bagian dari pengentasan kemiskinan, presiden mau memotong estafet, atau warisan kemiskinan leluhur ke anaknya," tegasnya. 

Sekolah rakyat pun ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz