Pemkot Makassar
QRIS Wajib di Perusda Makassar, Munafri: Tak Ada Lagi Pembayaran Tunai
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, minta seluruh BUMD hentikan transaksi tunai dan mulai gunakan QRIS untuk cegah kebocoran .
Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong seluruh perusahaan daerah (Perusda) agar mengadopsi sistem digital dalam operasional mereka.
Hal ini ditegaskan Munafri Arifuddin saat rapat koordinasi bersama seluruh direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemkot Makassar, Senin (2/6/2025).
Salah satu langkah digitalisasi yang disoroti adalah penerapan transaksi non tunai melalui QRIS.
"Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional," ujar Munafri.
Menurutnya, penggunaan QRIS akan menciptakan keamanan transaksi sekaligus menekan potensi kebocoran.
Munafri mengajak seluruh direksi Perusda untuk terus berinovasi demi kemanfaatan masyarakat dan keuangan daerah.
"Ke depan, semua pembayaran dilakukan secara digital, tidak ada lagi pembayaran tunai," tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh proses informasi di lingkungan Pemkot Makassar dilakukan secara transparan.
Dalam rapat tersebut, Munafri menyampaikan rencana penggabungan beberapa BUMD menjadi dua entitas besar: Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur.
Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) akan dikembangkan menjadi Perseroda Pangan. Sementara Perusda Terminal akan diarahkan menjadi Perseroda Infrastruktur.
Selain itu, Pemkot Makassar juga tengah mempersiapkan pembentukan Badan Pembiayaan Nasional (BPN) sebagai mitra transaksi. BPN diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pegawai terhadap pinjaman online.
"Saya tekankan bahwa fokus utamanya bukan pada keuntungan semata, tetapi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Proyek RS Jumpandang Baru dan Dua Puskesmas di Makassar Dikaji Ulang
Terkait pendapatan daerah, Munafri juga menyoroti penataan sistem parkir serta optimalisasi pendapatan di pasar-pasar tradisional.
"Kalau parkir, harus satu yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada parkir liar di pasar," katanya.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Makassar turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria. Juga hadir Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri dan Dara Nasution, serta seluruh jajaran direksi Perusda.
Beberapa di antaranya, Plt Direktur Utama PDAM Hamzah Ahmad, Plt Direktur Keuangan PDAM Nanang Sutarjo, Plt Dirut Parkir Adi Rasyid Ali, Plt Direktur Utama Ali Gauli Arif, dan Plt Direktur Keuangan Aiman.
Dari Perumda Terminal Makassar Metro hadir Plt Dirut Elber Makbul Amin didampingi Plt Direktur Keuangan Amir Hamzah. (*)
Dibuka 4–18 Agustus, Lelang Jabatan Eselon II Makassar Incar ASN Berpengalaman |
![]() |
---|
Appi dan Melinda Tutup Aisha Tennis Cup 2025, Turnamen Amatir Terbesar di Makassar |
![]() |
---|
Besok Pemkot Makassar Umumkan Tahapan Lelang Jabatan Eselon II |
![]() |
---|
Makassar Bangun Stadion Modern, JIS Jadi Model |
![]() |
---|
Ratusan Mobil Dinas Pemkot Makassar Masih Dikuasai Pejabat Lama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.