Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

RS Labuang Baji

Stok Obat Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Menipis, Dewan Soriti Kebijakan Baru Pemprov Sulsel

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Dirjen PKN III) BPK RI, Dede Sukarjo, dalam sidang paripurna ikut menyimak kritikan tersebut.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM/Erlan Saputra
DPRD SULSEL - Anggota DPRD Sulsel Andi Patarai Amir dalam Rapat Paripurna Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (28/5/2025). Andi Patarai menyinggung soal adanya kegiatan yang habiskan anggaran Rp32 miliar tanpa melalui APBD 2024. 

Salah satunya, RS Labuang Baji, Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan (UPT Dinkes) Pemprov Sulsel.

Patarai mengaku telah melakukan inspeksi mendadak, Rabu (28/5/2025).

Selama sidak, ditemukan kekurangan stok obat.

Sidak setelah menerima informasi terkait stok obat di RS Labuang Baji menipis.

“Kenyataannya seperti itu. RS mengakui keterlambatan distribusi obat akibat perubahan mekanisme,” jelasnya.

Menurutnya, Labuang Baji harusnya memiliki fleksibilitas anggaran membeli obat sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu proses birokrasi panjang.

“Ini bikin bingung kami karena RS ini BLUD. BLUD kan bisa langsung menggunakan uangnya, bisa setiap saat beli obat,” katanya.

“Tapi kenyataannya sekarang RS harus melalui mekanisme berbelit, harus ke Bappeda, ke keuangan, ke barang dan jasa. Ini menyebabkan keterlambatan pasokan obat-obatan,” jelasnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved