Sulsel Siapkan Strategi Hadapi Inflasi Idul Adha dan Genjot PAD Lewat Digitalisasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 28 Mei 2025, sebagai upaya konkret menghadapi tantangan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta mendorong akselerasi ekonomi melalui digitalisasi pembayaran.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, Ketua DPRD Sulsel, A. Rachmatika Dewi, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, jajaran OPD, serta pimpinan lembaga vertikal seperti OJK, Bulog, dan BPS, yang bersama-sama menyepakati langkah sinergis pengendalian harga pangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis transformasi digital.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari seluruh anggota TPID dan TP2DD dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025, serta percepatan digitalisasi transaksi sebagai penggerak transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Fatmawati mengungkapkan bahwa inflasi Sulsel pada April 2025 tercatat 1,91 persen secara bulanan dan 2,28 persen secara tahunan, yang masih berada dalam rentang target nasional namun menunjukkan tren peningkatan yang perlu segera diantisipasi secara tepat sasaran.

"Ini masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati pada 28 Mei 2025.

Ia menyebutkan bahwa beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng merupakan komoditas penyumbang utama inflasi dan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memantau ketersediaan pasokan di sentra produksi serta segera melaporkan jika terdapat hambatan distribusi.

Fatmawati juga menyoroti pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi pemanfaatan data dari aplikasi neraca pangan digital Sigap Sultan, yang dikembangkan oleh Pemprov Sulsel sebagai alat untuk memetakan stok pangan antarwilayah secara real-time.

Dalam konteks digitalisasi, Fatmawati menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif," ujarnya.

Ia mendorong agar daerah dengan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang masih rendah untuk segera mempercepat implementasi pembayaran digital, khususnya transaksi Person to Government.

Sebagai panduan strategis jangka menengah, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang berfokus pada empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Keterjangkauan harga diwujudkan melalui pelaksanaan GPM, digitalisasi sistem pembayaran, dan penguatan pasar penyeimbang agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.

Ketersediaan pasokan diperkuat dengan peningkatan produksi pangan lokal, program mandiri benih, serta dukungan infrastruktur penyimpanan seperti cold storage guna menjaga pasokan pada masa HBKN.

Distribusi yang lancar difasilitasi dengan perbaikan logistik, kerja sama antarwilayah, serta pemantauan distribusi lintas daerah yang lebih efisien dan hemat biaya.

Komunikasi efektif dilakukan melalui integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik secara konsisten, serta koordinasi aktif antar TPID se-Sulsel untuk memastikan intervensi yang tepat berdasarkan kondisi lapangan.

Langkah-langkah konkret seperti penyediaan benih hortikultura, pemutakhiran neraca pangan berbasis aplikasi Sigap Sultan, dan pengembangan kerja sama antar daerah menjadi bagian penting dari eksekusi strategi jangka menengah ini.

TPID Sulsel juga menetapkan pelaksanaan GPM serentak, perluasan jenis komoditi program mandiri benih, pembentukan BUMD pangan, serta penguatan cadangan dan pengawasan distribusi sebagai langkah responsif menjelang HBKN.

Di sisi lain, TP2DD Sulsel mendorong percepatan Roadmap ETPD 2026–2030, penggunaan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di OPD, serta penerapan digitalisasi pada berbagai sektor layanan publik seperti parkir, sampah, pasar, hingga rumah ibadah.

Fatmawati berharap seluruh elemen pemerintahan bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi digital.

“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata," pungkasnya.