Pemkab Bone Klaim 328 BUMDes, Total Laba Capai Rp56 Miliar  

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bone klaim sebanyak 328 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se Kabupaten Bone.

Dengan rincian, jenis usaha ketahanan pangan bidang peternakan sekira 185 BUMDes, pertanian 85 BUMDes, dan perikanan 58 BUMDes. 

Namun, dari total 328 BUMDes yang tersebar di 27 Kecamatan hanya 146 BUMDes yang dilaporkan memiliki badan hukum. 

Kemudian 30 BUMDes sedang dalam perbaikan dokumen, terverifikasi nama 146 BUMDes, perbaikan nama 4 BUMDes dan proses pengajuan nama 2 BUMDes. 

"Kalau total data BUMDes sesuai dengan desa yang ada di Bone itu ada 328 BUMDes yang tersebar di 27 Kecamatan. Dan semua BUMDes ini dilaporkan aktif," ujar Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bone, Andi Erniana saat dikonfirmasi Tribun-timur.com, Senin (26/5/2025). 

Selain itu, sekira Rp56. 174. 784. 600 Miliar laba diterima dari BUMDes tersebut.

"Kalau untuk tahun 2025 ini, sebanyak 20 persen Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai ketahanan pangan. Dana itu harus dialokasikan Pemerintah Desa kepada Bumdes sebagai penyertaan modal,"tandasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyepakati beberapa kerja sama berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi pemerintahan.

Penandatanganan MoU ini terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam delapan Asta Cita yakni perihal ketahanan pangan.

Adapun, instansi pemerintahan yang turut terlibat dalam penandatanganan MoU ini diantaranya, TNI melalui Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Kami melaksanakan acara kolaborasi yang ditandatangani dengan MOU dan penandatanganan kerja sama dimana MOU tadi kami lakukan dengan Bapak Panglima TNI," kata Yandri kepada awak media usai penandatanganan MoU di Kantor Kementrian Desa dan PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Kata Yandri, titik tekan dari MoU ini adalah bagaimana para lembaga dan instansi terkait di pemerintahan, turut andil dalam upaya membangun desa.

Tak hanya itu desa juga kata dia, membutuhkan beragam kerja sama dengan beragam stakeholder agar dana desa yang diberikan bisa terserap untuk keperluan pembangunan dan utamanya ketahanan pangan.

"Insya Allah melalui MoU ini kerjasama kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal bersama tentara nasional Indonesia akan semakin banyak yang bisa dilakukan utamanya daerah-daerah tertinggal dan ikut juga dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan," ujar dia.

Tak hanya dengan TNI, kata Yandri, perjanjian kerja sama ini juga turut dijalin dengan BGN dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan melibatkan badan usaha milik daerah.