142 BUMDes Tercatat di Wajo 49 Tak Aktif, Laba Capai Rp2,76 Miliar

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wajo mencatat sebanyak 142 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

"Kalau total data BUMDes ada 142 dari 128 desa yang tersebar di 14 kecamatan," ujar Plt Kepala Dinas PMD Wajo, Andi Pallawarukka kepada Tribun-Timur.com, Senin (25/5/2025).

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 49 BUMDes saat ini tidak aktif.

"Ada yang tidak aktif sekitar 49 BUMDes," tambahnya.

Sementara itu, BUMDes aktif mencatatkan laba sebesar Rp2,76 miliar.

"Akumulasi keuntungan yang didapatkan dari BUMDes yang aktif, belum termasuk yang tidak aktif, totalnya Rp2,76 miliar," ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ini, sebesar 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.

"Dana itu harus dialokasikan pemerintah desa kepada BUMDes sebagai penyertaan modal," tambah Andi Pallawarukka.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menyepakati sejumlah kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi pemerintahan.

Penandatanganan MoU tersebut berkaitan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam delapan Asta Cita, salah satunya terkait ketahanan pangan.

Baca juga: Wajo Siapkan 2.443 Hewan Kurban, Kerbau Absen 3 Tahun Berturut-turut

Instansi turut serta dalam MoU antara lain TNI, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Kami melaksanakan acara kolaborasi yang ditandatangani dengan MoU, dan penandatanganan kerja sama dengan Bapak Panglima TNI," kata Yandri usai acara di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Yandri, MoU ini bertujuan agar lembaga dan instansi pemerintah ikut mendukung pembangunan desa.

Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor diperlukan agar Dana Desa benar-benar bermanfaat, terutama dalam menunjang ketahanan pangan.

"Insya Allah melalui MoU ini, kerja sama Kementerian Desa dan TNI akan semakin banyak, utamanya di daerah tertinggal dan dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan," ujarnya.

Selain dengan TNI, Yandri menyebut kerja sama juga dijalin bersama BGN, yang akan melibatkan BUMDes dalam program ketahanan pangan. (*)