Walikota Makassar Munafri Usut 3.000 Honorer Pemkot: Jangan Sampai Ada Honorer Fiktif atau 'Siluman'
Munafri Arifuddin memastikan akan mengusut penyebab munculnya tenaga honorer 'ilegal' di lingkungan Pemkot Makassar.
lihat foto
Syarat ini berlaku bagi 3 ribu tenaga honorer yang tidak ikut dalam seleksi PPPK maupun tak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jika ingin tetap mengabdikan diri di Pemkot Makassar, mereka harus ikut mekanisme LPJP.
Sebab dalam regulasi tidak ada lagi istilah tenaga non ASN.
"NIB perorangan harus dimiliki honorer untuk ikut LPJP," ucap Kepala BKPSDMD Makassar Akhmad Namsum, Senin (19/5/2025).
Para honorer tetap akan dibantu untuk proses pengurusan NIBnya.
Ini menjadi bentuk perhatian pemerintah atas nasib honorer yang belakangan menuai sorotan.
Selain NIB, honorer juga akan dituntun untuk mengerti tahapan dan mekanisme pengadaan jasa perorangan.
Mereka akan memiliki akun sendiri agar bisa mengakses penerimaan tenaga perseorangan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Ikatan kontraknya ada di masing-masing OPD, jadi ada analisis jabatan yang dilakukan OPD sesuai kebutuhannya, tenaga apa yang mereka cari itu dilakukan lewat LPJP, dan diproses oleh ULP (unit layanan pengadaan)," jelasnya. (Tribun-Timur.com)
| Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Dukung KPID Sulsel, Dorong Pengawasan Media Baru |
|
|---|
| Warga Antang Curhat Fasum-Fasos Digugat, Munafri Arifuddin: Kita Upayakan Segala Cara Bantu Rakyat |
|
|---|
| Pemkot Makassar KPID Sulsel Perkuat Benteng Penyiaran di Era Digital |
|
|---|
| Resmikan DOBRAK Literasi, Aliyah Mustika Ilham: Literasi Pondasi Penting Bentuk Generasi Masa Depan |
|
|---|
| Dukung Program Pusat, Pemkot Makassar Anggarkan Pembebasan 7 Hektar Lahan untuk Sekolah Rakyat |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.