Giliran Golkar Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi Setelah Megawati, Singgung Prabowo Subianto

Bukan dengan Memberi Bantuan Hukum

Ahmad Khozinudin melanjutkan, seharusnya jika Jokowi memang ingin menolong Kasmudjo, caranya bukan dengan memberi bantuan hukum.

Melainkan, dengan menunjukkan ijazah yang dimilikinya.

Dengan begitu, kata Ahmad, Jokowi tidak hanya menolong Kasmudjo, tetapi juga membantu almamaternya dan seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi kalau mau menolong Kasmudjo, menolong UGM, menolong seluruh rakyat, itu bukan dengan memberikan bantuan hukum terhadap Kasmudjo, bukan mem-back up secara hukum, begitu. Tinggal dia tunjukkan ijazah aslinya, itu akan menolong UGM semudah itu," kata Ahmad.

"Karena UGM jadi tidak mendapatkan tuduhan seolah-olah melindungi ijazah Jokowi yang palsu. Kenapa masyarakat sampai hari ini meyakini ijazah itu palsu? Karena memang tidak pernah ditunjukkan," lanjutnya.

Ahmad juga menyinggung soal ijazah Jokowi yang ditunjukkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Namun, itu hanya untuk kepentingan uji laboratorium forensik, bukan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya benar-benar asli.

"Belakangan malah ditunjukkan ke penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tapi konteksnya bukan untuk meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli, tapi dalam konteks untuk dites laboratorium forensik yang kita juga meragukan hasilnya," jelasnya.

Ahmad pun menegaskan, pihaknya tetap menolak proses uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi lantaran dianggap tidak kredibel.

"Dan terakhir kita sudah ambil sikap, bahwa tes yang tidak melibatkan pihak-pihak lain itu tidak kredibel, tidak akuntabel. sehingga ketimbang kita menolak nanti setelah diumumkan, ya kita menyatakan menolak proses dan hasil dari proses itu," paparnya.

"Jadi sebenarnya ada cara yang simpel, tapi malah berbelit-belit dan itu yang kemudian meyakinkan publik, jangan-jangan memang nggak ada ijazah aslinya," tandasnya.

Megawati Singgung Soal Ijazah

Sebagaimana diketahui, Megawati sebelumnya telah menyinggung soal ijazah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut menilai, persoalan ijazah tak perlu diperpanjang. Jika memang ada, lebih baik ditunjukkan kepada publik.