Disdik Sulsel Ubah Skema SPMB SMA, Jalur Domisili Tak Lagi Hanya Jarak

"Kami minta Dinas Pendidikan memperhatikan sekolah swasta sebagaimana memperhatikan sekolah negeri," kata Andi Tenri Indah. 

"Jangan ada kesan diskriminatif dalam kebijakan. Sekolah swasta juga bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa,” tambahnya. 

Ia menegaskan, salah satu bentuk perhatian nyata yang bisa diberikan pemerintah adalah melalui dukungan anggaran. 

Oleh karena itu, DPRD Sulsel mengusulkan alokasi dana sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional sekolah swasta.

Anggaran ini diusulkan agar bisa menyediakan pendidikan gratis seperti halnya sekolah negeri.

Menurut Andi Tenri, subsidi bagi sekolah swasta bukan hanya bentuk keadilan.

Namun juga solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang sering kali tidak mampu menampung lonjakan peserta didik setiap tahunnya.

“Kalau sekolah swasta bisa gratis, masyarakat punya pilihan. Ini bisa mengurangi tekanan pada sekolah negeri,” tambahnya.

Selain soal anggaran, Komisi E juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, termasuk akses ke sekolah unggulan dan peningkatan kualitas guru. 

DPRD Sulsel meminta agar rencana pembentukan sekolah unggulan baru ditunda sambil menunggu kajian dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan.

Tak hanya itu, menjelang pelaksanaan PPDB 2025/2026, DPRD Sulsel menekankan penting sosialisasi aktif kepada masyarakat.

Harapannya agar tidak terjadi kebingungan terkait mekanisme baru penerimaan siswa, terutama pada jalur domisili dan prestasi.

Sebagai informasi, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMA/SMK di Sulawesi Selatan akan dibuka mulai 26 Mei 2025. 

Disdik Sulsel menyediakan total 126.948 kursi, yang terdiri atas 80.040 kursi untuk SMA dan 46.908 kursi untuk SMK. 

Jadwal dan tahapan penerimaan berbeda-beda tergantung dari masing-masing jalur yang dipilih siswa.